Puan Harus Manfaatkan Bauran Komunikasi Politik Demi Dongkrak Elektabilitas Pemilu 2024

puan

Realitarakyat.com- Pakar komunikasi politik (komunikolog) Emrus Sihombing menilai Puan Maharani harus mengelola dan mengoptimalkan bauran pemasaran komukasi politik untuk bisa mendongkrak elektabilitas.

“Bauran pemasaran politik harus di-manage dengan baik dengan menyusun suatu strategi yang baik dan terukur,” kata Emrus, Kamis (23/6/2022).

Emrus menjelaskan beberapa faktor kunci dalam bauran tersebut. Pertama adalah produk yang dalam hal ini adalah sosok Puan Maharani. Menurutnya, kualitas dari Puan tidak diragukan lagi. Hal itu bisa dilihat dari rekam jejak karir politiknya, dari Ketua Fraksi PDIP di DPR, Kemenko PMK, hingga Ketua DPR. “Sosok dari Puan Maharani sudah sangat berkualitas,” ujarnya.

Puan pernah menduduki jabatan Ketua Fraksi PDIP di DPR yang saat itu menjadi oposisi dari pemerintahan SBY. Ia dinilai berhasil dengan bukti kenaikan suara PDIP yang bukan karena jabatan menteri, melainkan sebab kinerja PDIP di DPR.

“Kita melihat bahwa kekuatan PDIP pada masa oposisi itu justru semakin tumbuh, sehingga ketika SBY tidak berkuasa, mereka naik suaranya,” ungkapnya.

Begitu pula ketika Puan menjadi Menko PMK. Jabatan itu mampu dijalankannya dengan baik dan relatif tidak ada masalah. Sebagai ketua DPR, Puan juga dinilai berhasil dengan bukti pengesahan UU TPKS. DPR saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang mengatur hak cuti untuk cuti ibu hamil selama 6 bulan dan suami selama 40 hari.

“Itu kan suatu UU yang memberikan perlindungan pada hak-hak warga. Kan bagus itu?” tandasnya.

Selain itu, Emrus menekankan agar Puan mengelola faktor promosi. Menurutnya, karena belum dilakukan promosi yang baik, maka nama Puan belum terwacanakan secara sistematis dan masif di ruang publik. Promosi itu harus didukung dengan konten dan strategi distribusi yang baik. Puan harus mampu menawarkan gagasan yang bermanfaat untuk rakyat. “Menawarkan gagasan-gagasan yang out the box untuk rakyat,” tambahnya.

Selain itu, Puan disarankan untuk mengunjungi warga secara langsung untuk mendengar kesulitan dan masalah yang mereka hadapi. Dengan jabatan dan kekuatan politiknya, Puan diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah warga yang berada di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa. Karena persoalan yang sama juga terjadi di daerah lain. sehingga kebijakan itu bermanfaat bagi segenap warga negara seperti kelangkaan minyak goreng, akses pengobatan.

“Ketika itu ditawarkan dan dibuat di media sosial maka penawaran itu bersifat nasional. Jadi orang-orang di daerah lain ikut merasakan kebijakan itu,” tambahnya.

Untuk itu, Puan harus didampingi ahli strategi komunikasi pemasaran politik yang berlatar komunikasi. Ahli itu harus bisa mengoptimalkan bauran komunikasi pemasaran politik.

“Artinya secara garis besar, Puan Maharani perlu menyusun bauran pemasaran politik yang baik. Kalau itu ditangani baik dalam satu tahun, akan mendongkrak elektabilitas Puan,” jelas Emrus.

Emrus menilai soal pemasangan nama Puan dengan calon lain dalam kontestasi 2024 masih sangat cair. Meski demikian, sebagai sosok yang berlatar partai pemenang pemilu, Puan harus maju sebagai presiden.
“Karena dia dari partai pemenang pemilu, jadi jangan turun kelas. Jadi jangan sampai calon wakil presiden, karena tidak sesuai dengan muruah kemenangan PDIP,” terusnya.

Menurutnya, Puan bisa dipasangkan dengan wakil sesuai dengan pertimbangan efek kenaikan bauran komunikasi pemasaran politik. Bisa dipilih sosok calon wakil yang bisa mendongkrak salah satu faktor seperti kesosokan, promosi, distribusi, dan akses ke warga secara langsung.

“Sampai sekarang saya melihat nama-nama yang muncul ke permukaan berpotensi untuk bisa menjadi wakil dan menangkan pemilu,” tegasnya.

Emrus menilai kerja sama politik juga sangat berpengaruh dalam memastikan kemenangan Puan Mharani di Pilpres 2024.

“Kalau sudah dipasangkan harus didukung kerja sama politik besar untuk memastikan kemenangan. Kalau boleh semua koalisi yang di pemerintahan Jokowi sekarang menjadi satu kesatuan dalam kerja sama politik membawa Puan Maharani dengan pasangannya. Tentu kalau itu terjadi, di atas kertas, hampir pasti menang,” pungkasnya.

Calom Mumpuni

Sementara itu, Direktur Indodata, Danis TS Wahidin mengatakan bahwa dalam empat tahun terakhir, elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) selalu moncer, diatas 20%. Safety power ini lantas dimiliki siapapun bakal calon presiden dan wakil presiden dari PDIP, termasuk Puan Maharani.

“Mbak Puan punya apa yang diserbu safety power, kekuatan yang aman yaitu elektabilitas partai PDIP bertengger konsisten selama 4 tahun periode ke 2 diatas 20% sampai 26% persen itu menakjubkan,” kata Danis, Kamis (23/6).

Sedangkan untuk Self Power atau kekuatan pribadi adalah elektabilitas Puan Maharani. Pencapaian prestasi dan juga kiprahnya baik sebagai Ketua DPR RI maupun sebagai politisi.

“Tentu saja, elektabilitas adalah sebuah komponen politik yang dinamis dan terus bisa bergerak dan dipengaruhi berbagai variabel yang lain. Karena dalam beberapa riset, masyarakat Indonesia baru tentukan pilihan 2 bulan sebelum hari H. Maka semua berjuang untuk meningkatkan elektabilitasnya,” tambah pria yang menjadi dosen di UPN Veteran Jakarta ini.

Dengan modal safety dan self power tadi, Puan adalah calon yang mumpuni untuk dipasangkan dengan sosok politisi lain. “Dalam konteks suksesi elektoral atau dalam strategi elektoral dalam meningkatkan elektabilitas, kita kenal Efek Ekor Jas, teori pencangkokan, kita kerek elektabilitas kita dengan mencangkokkan diri dengan elektabilitas figur lain yang lebih tinggi,” sebut Danis.

Nama-nama yang sudah beredar dipasangkan dengan Puan diantaranya Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dia mencontohkan sosok mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Elektabilitas JK meroket saat dipasangkan dengan Joko Widodo dan dia pun menjadi wakil presiden untuk kedua kalinya.

Para calon presiden dan wakil presiden, termasuk Puan Maharani, masih memiliki waktu untuk memperbaiki elektabilitas mereka, mendekatkan diri pada pemilih dan tentunya menawarkan program berkualitas untuk kesejahteraan bangsa.

“Politik kinerja, bagaimana mereka berusaha bersama-sama membangun bangsa, mengeluarkan pikiran dan tenaga untuk kebaikan bangsa, meski mereka berasal dari latar belakang beragam. Bagaimana demokrasi memiliki hubungan vertikal dan horizontal dengan kesejahteraan masyarakat,“ kata Danis.(ilm)