BNPT Sebut Cirebon Masuk Wilayah Rawan Terorisme

Tindak Pidana Terorisme, Budaya Betawi, BNPT

Realitarakyat.com – Direktur Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Wawan Ridwan menyatakan wilayah Cirebon termasuk rawan terorisme.

Oleh karena itu, pihaknya menilai di wilayah itu perlu pula dilakukan penguatan kapasitas dan kompetensi personel TNI/Polri serta instansi terkait.

“Cirebon sebuah kota tua di Indonesia yang masyarakatnya memiliki kerukunan dan toleransi luar biasa. Namun faktanya aksi terorisme pernah terjadi,” kata Wawan di Cirebon, Rabu (22/6) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan wilayah Cirebon Raya yang terdiri atas Kabupaten/Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan merupakan daerah yang rawan akan tindak terorisme.

Itu, sambungnya, terbukti dari beberapa aksi teror dan penangkapan terduga teroris di daerah tersebut. Salah satunya ia mencontohkan pada 2017 ada penangkapan terduga teroris berinisial IM setelah berencana melakukan penyerangan terhadap Presiden Joko Widodo di Bandara Cakrabhuwana Cirebon.

Untuk itu, lanjut Wawan, BNPT mengadakan kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi personel TNI/Polri dan instansi terkait guna mendukung penanggulangan terorisme di wilayah Cirebon.

“Menyadari potensi ancaman dan tantangan pada masa akan datang, BNPT merespons dengan penguatan kapasitas dan kompetensi kepada TNI/Polri dan instansi terkait,” ujarnya.

Wawan menerangkan berdasarkan UU Nomor 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, BNPT lebih khusus sebagai koordinator pencegahan dan penanggulangan terorisme.

“Besar harapan kami semoga melalui kegiatan ini bisa memberikan pemahaman terkait tren ancaman terorisme sehingga meningkat sinergi, wawasan, dan strateginya dalam penanggulangan terorisme,” katanya.

Sementara, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis menyatakan Pemerintah Kota Cirebon perlu mengembangkan program masyarakat sebagai pemberi informasi (informan) upaya antisipasi dan penanggulangan terorisme.

Oleh karena itu, dia bakal meminta perangkat daerah terkait–seperti Kesbangpol–guna membangun jaringan agar masyarakat menjadi intelijen pemerintah.

Dia berharap masyarakat nantinya bisa memberi informasi kepada pemerintah apabila ada hal yang dicurigai dan perlu ditangani.

“Karena semua persoalan ada di lingkungan masyarakat. Jadi, perlu peran aktif masyarakat. Misalnya menjadi sumber informasi untuk pemerintah, khususnya terkait penanggulangan terorisme,” kata Nashrudin.[prs]