Badan Pangan Nasional Koordinasi dengan Kemenhub soal Distribusi Sapi

  • Bagikan
Badan Pangan Nasional Koordinasi dengan Kemenhub soal Distribusi Sapi
Ilustrasi/net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Badan Pangan Nasional (BPN) berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkaitan dengan kegiatan bisnis pangan untuk memastikan distribusi sapi hidup dari wilayah timur Indonesia ke wilayah Pulau Jawa.

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan, koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap keamanan pangan daging sapi akibat merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Yang jadi salah satu perhatian kita mungkin nanti PMK, PMK ini karena beberapa sapi hidup kita memang tidak bisa memobilisasi seperti beberapa waktu lalu,” ujar Arief, Selasa (7/6).

Arief menuturkan, untuk wilayah Jakarta, Bandung Raya dan sekitarnya, yakni Banten biasa mendapat suplai sapi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah yang sekarang sedang marak diserang PMK.

PMK yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, domba dan lain-lain hadir disaat menjelang Idul Adha 1443 Hijriah. Hal ini mengakibatkan perlu ada langkah untuk memastikan suplai dari daerah lain seperti wilayah timur Indonesia bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kurban.

 

“Saya dengan Kementerian Perhubungan, kemudian BUMN pangan terkait ada beberapa sentra (ternak) yang kita fasilitasi gitu ya, contohnya PT. Berdikari BUMN pangan di bawah ID Food memiliki beberapa stok di Parepare. Nah ini akan kita pakai fasilitas tol laut, misal 500 ekor di kapal ternak, berikutnya juga akan menyusul, ” jelasnya.

Namun demikian, Arief menjelaskan Badan Pangan Nasional akan tetap melakukan pengecekan secara ketat terhadap sapi-sapi yang didatangkan itu.

Dikatakannya, Badan Pangan Nasional yang baru dibentuk melalui kepres nomor 66 tahun 2021 ini, meliputi tiga deputi. Pertama Deputi Ketersediaan dan Stabilitasi Pangan, yang kedua Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi dan yang ketiga Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Masalah PMK ini merupakan konsentrasi Badan Pangan Nasional mengenai keamanan pangan. Pemerintah, kata Arief, perlu menutup akses sementara beberapa daerah penyuplai sapi hidup yang sudah banyak terkena PMK seperti beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Badan Pangan Nasional akan bekerja sama dengan pihak terkait mendata ulang sapi yang ada di beberapa sentra ternak dan tempat penggemukan sapi di sekitar Jakarta, termasuk Bandung, Bogor dan Tangerang.

Kapasitas kandang sapi di wilayah tersebut berkisar antara 3.000 hingga 20.000 sapi sehingga Badan Pangan Nasional akan memastikan kesehatan hewan ternak itu jelang Idul Adha ini.

 

“Kalau kita lihat, setiap kandang juga ada dokter hewan yang secara rutin mengecek ya. Mudah-mudahan ketersediaan cukup untuk Idul Adha, termasuk ada kambing, domba selain daging sapi,” ujarnya.
  • Bagikan