Kejagung Hentikan Penuntutan Dua Perkara Pencurian

  • Bagikan
kejagung
Kantor Kejagung/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice terhadap 2 kasus pencurian. Restorative justice dilakukan karena tersangka dan korban telah melakukan kesepakatan damai.

“Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana menyetujui 2 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/5).

Penetapan restorative justice dilakukan berdasarkan gelar perkara atau ekspose bersama Jampidum Fadil Zumhana bersama jajarannya. Ekspose dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh JAM-Pidum Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mengajukan permohonan
restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat T.P. Oharda.

Adapun 2 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah:

1. Tersangka ST Hadijah yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

2. Tersangka Eed Mulyono yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sementara itu, alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan di antaranya telah dilaksanakan proses perdamaian, di mana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Delain itu, tersangka belum pernah dihukum.

“Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana; ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun; tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi,” ujar Ketut.

Selain itu, tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.

Selanjutnya, Jampidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.[prs]

 

  • Bagikan