Terbukti Pasal 12 Huruf e, Kepala Desa Dan Bendahara Makun Divonis Bersalah 

  • Bagikan
Terbukti Pasal 12 Huruf e, Kepala Desa Dan Bendahara Makun Divonis Bersalah 
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Proses hukum kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa Makun, Kecamatan Biboki Feotleu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), akhirnya menemui keputusan yang inkrah.

Kepala Desa Makun, Matheus Anoit dan Bendahara Desa Makun, Kristianus Atitus terdakwa dalam kasus tersebut, didakwa dengan Pasal 12 Huruf e dan Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Penggunaan pasal tersebut tidak mewajibkan adanya kerugian keuangan negara, tetapi jika dapat dibuktikan ada konflik of interest maka pihak-pihak terkait dapat dipidana.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timor Tengah Utara (TTU), Roberth Jimmy Lambila, S. H, M. H kepada wartawan, Kamis (13/01/2022).

Lambila mengatakan perkara pengelolaan Dana Desa Makun telah dilimpahkan ke persidangan dan telah mendapatkan putusan pengadilan dengan pasal yang berbeda.

Dijelaskannya, Matheus Anoit didakwa dengan Pasal 12 Huruf e dan Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Kristianus Atitus didakwa dengan Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim mengabulkan tuntutan pihaknya dengan putusan penjara 4 tahun untuk Matheus Anoit dan 3 tahun untuk Kristianus Atitus.

Matheus Anoit wajib membayar uang pengganti sebesar Rp. 400 juta lebih dan Kristianus Atitus wajib membayar uang pengganti sebesar Rp. 150 juta lebih.

“Hal yang menarik dari putusan tersebut adalah pasal yang diterapkan, didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini tidak lazim digunakan dalam persidangan dan praktik penanganan korupsi,” katanya.

Untuk NTT, pasal tersebut baru dua kali digunakan yaitu pada tahun 2014 untuk kasus tindak pidana korupsi di Politeknik Negeri Kupang dan kasus pengelolaan Dana Desa Makun.

Lambila mengatakan, penggunaan pasal itu tidak mewajibkan harus ada kerugian keuangan negara, tetapi jika dapat dibuktikan ada konflik of interest atau ada pegawai negeri dan pihak-pihak yang terkait pelaksanaan proyek, yang seharusnya bertugas untuk mengurus atau mengawasi proyek.

“Tetapi dia sendiri turut terlibat dalam pekerjaan, misalnya dengan pengadaan material, mengambil sub pekerjaan atau bahkan melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut dengan menggunakan perusahaan-perusahaan lain, itu akan merupakan tindak pidana tersendiri. Hal itu kami buktikan dalam perkara ini,” jelas Lambila.

Lambila menambahkan, penggunaan pasal tersebut menjadi salah satu hal yang harus dipahami oleh tiap-tiap penyelenggara negara atau pegawai negeri atau kepala desa dalam pengelolaan dana desa dan pengelolaan APBD.

Pasal tersebut dapat menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang turut serta dalam pemborongan, persewaan, pengadaan, padahal pada saat kegiatan itu dilakukan, ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dituntut dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun.

“Itu kami buktikan dalam pasal itu tidak wajib ada kerugian keuangan negara. Sehingga kemarin kita lebih mudah untuk mendakwa dan membuktikan perbuatan itu di persidangan,” tegasnya.

Ketika ditanyai terkait barang bukti berupa barang dan uang tunai yang berhasil disita dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, Lambila menegaskan semua barang bukti seperti truck dan lain-lain termasuk uang tunai sebesar Rp. 400 juta lebih dirampas untuk negara.(rey)

  • Bagikan