PKS Singgung Pidato Megawati Saat Interupsi Puan di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang 2021-2022

  • Bagikan
PKS Singgung Pidato Megawati Saat Interupsi Puan di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang 2021-2022
/ist/net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menyinggung pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat mengajukan interupsi dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Ketiga tahun sidang 2021-2022.

Sukamta menyampaikan interupsi saat sidang paripurna berjalan di bawah komando Ketua DPR RI Puan Maharani, putri dari Megawati.

Dalam interupsinya, Sukamta menyatakan bahwa fraksi PKS mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Namun, RUU TPKS harus menyertakan aturan mengenai pasal zina dan penyimpangan seksual.

“Kami dari Fraksi PKS tentu sangat mendukung segera disahkannya RUU ini, kami mengusulkan seluruh bentuk kekerasan seksual itu tidak boleh ditolerir hadir di negeri Pancasila ini, itu tentu,” kata Sukamta di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/1).

Menurut Sukamta, RUU TPKS itu harus mencantumkan aturan larangan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran seperti LGBT. Menurut dia, hal ini sesuai dengan butir pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Tapi kami juga mengusulkan agar seluruh perilaku seksual yang bertentangan dengan budaya ketimuran, misalnya LGBT, juga yang bertentangan dengan aturan Tuhan, karena kita negara Pancasila yang Berketuhanan yang Maha Esa, itu juga dilarang di dalam RUU ini,” ujar Sukamta.

Sukamta lantas menyinggung pidato Megawati dalam acara perayaan HUT partai ke-49 pada Senin (10/1) yang sempat mengingatkan Puan agar membuat UU sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

“Menindaklanjuti apa yang diarahkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, yang mohon maaf ini ya, Ketua Umum dari partai PDIP yang kita hormati, Pembina BPIP, dan sekaligus Dewan Pengarah BRIN. Pasti arahan beliau itu sangat akurat, beliau mengatakan hendaknya DPR kalau membuat UU itu sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila,” jelas Sukamta.

“Kami juga ingin RUU pemberantasan kekerasan seksual itu tidak menyimpang dari UUD 45 dan Pancasila, sehingga semua nilai seksual, semua praktik seksual yang bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila mohon juga dilarang tidak boleh eksis di negara kita negara yang Pancasilais dan berdasarkan UUD 45,” kata dia menambahkan.

Puan sebelumnya telah berjanji mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR pekan depan, Selasa (18/1).

Pimpinan DPR akan segera menindaklanjuti RUU TPKS yang telah disepakati menjadi usulan DPR di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR sesuai dengan ketentuan mekanisme yang berlaku di DPR

“Sehingga insya Allah minggu depan, Selasa tanggal 18 Januria RUU TPKS akan dapat disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI,” kata Puan dalam pidatonya Rapat Paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan.

Selanjutnya, kata Puan, RUU TPKS akan dibahas bersama sama dengan pemerintah.[prs]

  • Bagikan