DPRD NTT Pertanyakan Kasus MTN Senilai Rp. 50 Miliar

  • Bagikan
DPRD NTT Pertanyakan Kasus MTN Senilai Rp. 50 Miliar
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Belum tuntasnya kasus dugaan korupsi pembelian Medium Term Note (MTN) senilai Rp. 50 miliar oleh Bank NTT dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) membuat DPRD NTT bertanya – tanya.

Kasus itu dipertanyakan oleh DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) karena telah berlarut-larut penanganannya oleh Kejati NTT.

“Proses Pulbaket sedang berjalan. Pertanyaannya berapa lama? Apakah pulbaket suatu histori saja, harus ada titik finisnya,” tanya anggota DPRD NTT, Vincent Patta, Kamis (13/01/2022).

Menurut Vinsen, Pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) harus ada titik akhirnya, karena jika tidak ada penyelesaian, maka dikuatirkan semua kabupaten enggan menanamkan modalnya di Bank NTT.

“Itu yang paling tinggi krusialnya. Jangan lihat Rp. 50 miliarnya, tapi efek dominonya,” katanya.

Berlarut-larutnya proses pulbaket di Kejaksaan tinggi (Kejati) NTT, kata Vinsen, akan menimbulkan kecemasan di masyarakat, sehingga akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat.

“Berapa lama bukti mau dikumpulkan. Ini yang membuat masyarakat cemas terhadap proses penyelidikan ini. Ada apa sehingga pulbaketnya belum selesai sampai saat ini. Kecemasan ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat mulai turun,” katanya.

Sebenarnya, lanjutnya, tidak sulit melakukan penyelidikan kasus ini, karena dari proses awalnya sudah salah, karena tidak ada studi kelayakan dan jaminan.

Disebutkannya, jika diserahkan ke kurator, apa yang mau disita dari PT SNP yang sudah dinyatakan pailit, setelah dua bulan, Bank NTT sertakan modal Rp. 50 miliar.

“Kita saja kalau mau pinjam uang Rp. 10 juta harus ada jaminan berupa sertifikat. Apalagi ini Rp. 50 miliar. Tidak bisa hanya jaminan fidusia,” katanya.

Vinsen mengatakan urusan bukti tidak sulit mendapatkannya, karena sudah salah prosedur dan jaminan tidak ada. “Apa yang membuat lama proses ini, sedangkan kasus lain cepat,” tandasnya.

Karena itu, dirinya meminta jaksa serius tangani kasus ini guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

“Jangan sampai kasus ini berulang tahun. Soalnya sudah terlalu lama sejak awal tahun 2021. Prosesnya mau sampe kapan?,” katanya.

Untuk diketahui LHP BPK perwakilan NTT 2020 menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp. 50 miliar dan bunga Rp. 10,5 miliar dari investasi MTN ke PT SNP.(rey)

  • Bagikan