Sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah, Banggar Berikan 15 Catatan Penting Pada Pemda

  • Bagikan
Sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah, Banggar Berikan 15 Catatan Penting Pada Pemda
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Sebanyak 15 poin dan rekomendasi penting  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di sampaikan Jubir Banggar Muhalip, di hadapan Sidang Paripuran DPRD setempat dengan agenda Pembahsan Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2022, yang berlangsung Selasa (30/11/2021) kemarin.

Sidang Paripurna yang di buka Ketua DPRD Loteng. M. Tauhid, yang di hadiri Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Pathul Bahri berlangsung hidmat.

Jubir Banggar, Muhalip mengatakan,
pendapatan pemerintah pusat sangat tergantung pada peningkatan produksi barang dan jasa, yang menjadi sumber penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPH (Pajak Penghasilan). Sedangkan pendapatan pemerintah Provinsi sangat tergantung dari sektor transportasi berupa kepemilikan kendaraan (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor), penggunaan bahan bakar (pajak bahan bakar kendaraan bermotor).

Jumlah angka  kunjungan wisatawan juga menjadi penentu pendapatan daerah.
Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi seperti daerah-daerah lainnya yang telah lebih dahulu maju dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena itu transformasi struktural perekonomian perlu dilakukan dengan meningkatkan persentase kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah dimana sektor pariwisata mampu menopang hampir 30 persen perekonomian daerah. “Kontribusi sektor  pariwisata masih di bawah 1,5 persen di Kabupaten Lombok Tengah, “katanya.

Menurutnya, untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata di Lombok Tengah, pemerintah daerah perlu memberikan effort yang lebih intens karena K awasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika dengan MotoGP-nya hanyalah trigger atau pemicu, bukan segala-galanya. posisi mandalika sebagai kawasan khusus mesti dioptimalkan sebagai momentum kebangkitan ekonomi Lombok Tengah, khususnya sektor pariwisata. “Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Lombok Tengah mesti menjadi daerah yang ramah investasi. kendala lahan, kondusifitas keamanan daerah, dan peningkatan sumber daya manusia menjadi persyaratan kunci dalam meningkatkan pariwisata. ” tegasnya.

Saat ini, semua problem perekonomian Lombok Tengah. motoGP adalah industri yang punya kalkulasi untung dan rugi, motogp adalah entitas bisnis yang bertujuan mencetak laba. pemerintah perlu menjaga ritme pertumbuhan ekonomi yang sustainable/berkelanjutan, dengan memberikan effort yang lebih, membangun dari bawah, membangun manusia Lombok Tengah agar bisa mengikuti ritme dan deru motoGP. Sebagai penduduk lokal, warga Lombok Tengah jangan hanya menjadi “tenaga kerja kasar” di tengah kemewahan yang ada,” kata Muhalip.

Lima belas catatan penting anggota DPRD Loteng kepada Pemda setempat.

• Pemerintah daerah kabupaten lombok tengah agar terus meningkatkan sarana dan prasarana atau peralatan yang menjadi sumber pad pada setiap dinas terutama dinas pengelola pad sehingga target pad dapat maksimal. sebagai contoh tentang keberadaan kapal – kapal asing yang lewat atau singgah di wilayah perairan laut selatan, sehingga dibutuhkan peralatan-peralatan pendukung menjadi sumber PAD yang cukup besar pada dinas kelautan dan perikanan , sehingga kapal- kapal asing tersebut dapat dikenakan pajak. Untuk itu pemerintah daerah agar memberikan support anggaran terhadap pengadaan peralatan tersebut pada setiap dinas terutama dinas yang menjadi sumber PAD.

• Data jumlah tower yang dimiliki oleh diskominfo harus disinkronkan dengan data tower yang ada di dinas perizinan. jangan sampai data tower dari hasil monev diskominfo begitu juga tentang piutang dari pajak menara tersebut  agar terus ditagih dan dibukukan dengan baik untuk mempermudahkan kroscek terhadap daftar piutang sehingga PAD dari menara telekomunikasi tersebut dapat tercapai, dan tidak terjadi target pendapatan lebih kecil daripada realisasi.

• Agar dilakukan sinkronisasi data atau update data terhadap banyaknya alfamart dan indomart, untuk memaksimalkan target pajak dari perusahaan waralaba tersebut.

• Pemerintah daerah perlu mengkaji secara intensif terhadap potensi – potensi sumber PAD  dari event besar seperti WSBK tahun 2021 dan motoGP tahun 2022 nanti, karena dari event besar tersebut begitu banyak sumber pad yang bisa  dimaksimalkan seperti pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak – pajak lainnya. Begitu juga dengan porsi atau bagian pendapatan dari penjualan tiket, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara rinci atau detail tentang sejauh mana dilibatkan pada perhitungan  proyeksi persentase pendapatan terhadap event – event tersebut.

• Untuk mengoptimalkan penarikan pajak dan retribusi daerah serta menutup celah kebocoran pad, badan anggaran mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informatika (it) dengan bekerjasama dengan pihak perbankan.

• Perlu ada kajian yang lebih mendalam terkait beberapa asumsi yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran terutama yang berkaitan dengan indikator ekonomi makro seperti target pertumbuhan ekonomi, PDRB dan lain sebagainya.

• Banggar mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan keberadaan PPN awang sebagai lokasi bongkar muat hasil perikanan laut, sehingga pemerintah daerah bisa mendapatkan pad dari hasil transaksi tersebut.

• Ada beberapa potensi PAD yang belum dimaksimalkan seperti uji pkb, neon box di traffic light dan retribusi penyandaran kapal/yacht di perairan selatan.
• Terkait pengelolaan parkir khusus di pasar jelojok, banggar meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan uji petik sebagai dasar dalam menentukan target retribusi parkir di pasar jelojok.

• Untuk mengoptimalkan PAD dari pasar jelojok terutama kios yang belum berfungsi maksimal, banggar meminta kepada Perindag untuk melakukan penataan ulang.

• Banggar mendorong RSUD untuk memaksimalkan peran humas agar masyarakat mengetahui berbagai inovasi dan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Praya.

• Banggar mendorong RSUD Praya untuk meningkatkan status RSUD menjadi tipe b agar berbagai jenis layanan di RSUD dapat dilaksanakan di RSUD Praya. Dengan demikian maka PAD pada RSUD dapat dinaikkan menjadi Rp. 57 miliar bahkan lebih.

• Terhadap keberadaan PKM (pusat kesehatan masyarakat/puskesmas ) yang bangunannya sudah baru, harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan baik sarana pendukung maupun SDM. Sedangkan PKM  yang belum direhab seperti PKM Aikmual, agar segera dilakukan perbaikan dan peningkatan.

• Untuk mengoptimalkan penarikan pajak dan retribusi daerah serta menutup celah kebocoran pad, badan anggaran mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informatika (it) dengan bekerjasama dengan pihak perbankan.

• Sesuai dengan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2022, pemerintah daerah bersama DPRD telah sepakat akan membahas 5 ranperda usul DPRD, 8 ranperda usul pemerintah daerah dan 3 Ranperda komulatif  terbuka. Untuk mendukung propemperda tersebut dibutuhkan anggaran yang memadai. untuk itu, Banggar meminta kepada pemerintah daerah untuk menglaokasikan anggaran pembahasan Ranperda sesuai dengan propemperda. (LS)

  • Bagikan