LHP BPK, Pintu Masuk Jaksa Tetapkan Tersangka Kasus Bank NTT Rp. 50 Miliar

  • Bagikan
LHP BPK, Pintu Masuk Jaksa Tetapkan Tersangka Kasus Bank NTT Rp. 50 Miliar
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kasus dugaan korupsi pembelian Medium Term Note (MTN) senilai Rp. 50 miliar oleh Bank NTT dari PT. Sunprina Nusantara Pembiayaan (SNP) terus menjadi sorotan publik.

Baik kalangan akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) bahkan organisasi masyarakat (Ormas) anti korupsi di NTT.

Kali ini, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA) mendorong  Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menetapkan tersangka kasus korupsi MTN.

Ketua Kompak Indonesia, Gabriel Goa kepada wartawan, Minggu (19/12/2021) meminta agar Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) transparan dan segera menetapkan tersangka dalam skandal pembelian MTN senilai Rp. 50 miliar oleh Bank NTT yang telah merugikan Bank NTT senilai Rp. 50 miliar.

“Kami mendesak Kejati NTT agar transparan dan segera menetapkan tersangka skandal MTN yang diduga kuat merugikan Bank NTT senilai Rp50 miliar,” tegas Ketua Kompak Indonesia, Gabriel Goa.

Gabriel mengatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI mestinya menjadi pintu masuk bagi Penyidik Kejati NTT dalam melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap skandal ini.

Gabriel menjelaskan, yang pertama pemebelian MTN tidak melalui telaah terhadap laporan keuangan audited PT SNP Tahun 2017.

Hanya berpatokan peringkatan yang dilakukan oleh Pefindo, tanpa mempertimbangkan catatan pada pers realese Pefindo yang menyatakan bahwa peringkatan belum berdasarkan Laporan Keuangan audited PT SNP tahun 2017, sehingga mitigasi atas resiko pembelian MTN tidak dilakukan secara baik.

“Sesuai informasi dan data yang kami input, pembelian MTN tidak masuk dalam rencana bisnis Bank PT Bank NTT tahun 2017 ataupun 2018. Namun PT Bank NTT tetap melakukan pembelian MTN senilai Rp50 Milliar tanpa didahului dengan due diligence atau uji tuntas untuk menilai kinerja penerbit MTN,” jelas Gabriel.

Ia melanjutkan, mirisnya belum genap sebulan setelah pembelian MTN, PT SNP pada 4 Mei 2018 dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga  Negeri Jakarta Pusat dan kegiatan usahanya pun telah dihentikan oleh OJK.

Gabriel mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan  BPK RI, pembelian MTN PT SNP berpotensi merugikan PT Bank NTT sebesar Rp50 Milliar dan potensi pendapatan yang hilang atas coupon ratye senilai Rp.10 Milliar.

“Dengan demikian kami mendesak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur agar transparan dan tidak boleh main mata apalagi masuk angin dalam menangani skandal MTN Bank NTT,” tegasnya.(rey)

  • Bagikan