Terkait Penggunaan Kurikulum Darurat, Komisi X DPR Gali Informasi

  • Bagikan
perdebatan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. //Net/ist
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan, Komisi X DPR RI menggali informasi untuk mendapat data dan fakta aktual terkait penggunaan kurikulum darurat, implementasi SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri, perkembangan vaksinasi bagi pendidik, tenaga pendidik dan anak didik hingga informasi kesiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas secara langsung di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara

Demikian disampaikan Fikri saat menyampaikan sambutan dalam pertemuan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Wali Kota Tebing Tinggi, DPRD Tebing Tinggi, Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi, Dewan Pendidikan Tebing Tinggi, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, perwakilan Komite Sekolah, perwakilan Kepala Sekolah dan perwakilan siswa di Kantor Wali Kota Tebing Tinggi, Sumut, Jumat (26/11/2021).

Terkait hal itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyatakan Komisi X DPR RI berharap dapat mendapat data dan fakta secara aktual terkait perkembangan sekolah untuk PTM terbatas. Kemudian penggunaan kurikulum darurat selama pembelajaran di masa pandemi, lalu implementasi SKB 3 Menteri tentang panduan pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020-2021 di masa pandemi Covid-19 .

“Serta, sejauh mana vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan serta anak didik di seluruh bidang pendidikan,” pungkas Fikri. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, serta foto bersama.

Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan memaparkan peta demografis Kota Tebing Tinggi dan jumlah pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA/ SMK yang ada di Kota Tebing Tinggi.

“Kami utamakan pendidikan karena kota ini sejak zaman dulu memang pusat pendidikan untuk regent wilayah Serang Bedagai, Deli Serdang, Batu Bara dan ini semua berpusat di Kota Tebing Tinggi. Adapun jumlah PAUD di Kota Tebing Tinggi ada 101, SD ada 130, SMP ada 36 dan SMK ada 8 serta SMA ada 14,” urai Wali Kota.

Ditambahkan, Kota Tebing Tinggi telah memulai PTM Terbatas sejak 18 Agustus 2021, tiap hari melakukan tes kepada anak sekolah dan tenaga pendidik, vaksinasi terus menerus dilaksanakan dengan kontrol ketat protokol kesehatan menjadi bagian yang dilakukan.

Wali Kota juga menyampaikan aspirasi seperti hal pembiayaan tenaga P3K, pemberian beasiswa minimal bagi sepuluh ribu siswa demi kemajuan pendidikan di Kota Tebing Tinggi.

Sebagaimana diketahui, hasil survei nasional menunjukkan kendala dalam pelaksanaan PTM terbatas. Pada aplikasi survey pada 22 Agustus 2021, kendala dalam pelaksanaan PTM terbatas, antara lain kendala tidak diberi ijin oleh Pemda Satgas COVID-19 sekitar 64 persen.

Sebagian besar guru dan tenaga pendidik belum mendapat vaksin sebesar 14 persen, belum mendapat ijin orang tua sebesar 10 persen dan alasan lain sebesar 22 persen.

Turut hadir Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan dan Putra Nababan dari Fraksi PDI-Perjuangan, Djohar Arifin Husin, Ali Zamroni dan Nuroji dari Fraksi Gerindra, Ratih Megasari Singkaru dan Rian Firmansyah dari Fraksi NasDem, Andi Muawiyah Ramly (Fraksi PKB), Ledia Hanifa (Fraksi PKS) dan Desy Ratnasari (Fraksi PAN). Serta Ketua DPRD Kota Basyaruddin Nasution, Wakapolres Kompol. Asrul Robert Sembiring, Kasipidum Kejari Tebing Tinggi, Kasdim 0204/DS May. Inf. Toto Riyanto, dan Ketua PA Devi Oktari. (ndi)

  • Bagikan