Fraksi PKB Minta APH Periksa Direktur Utama Bank NTT

  • Bagikan
Fraksi PKB Minta APH Periksa Direktur Utama Bank NTT
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk memeriksa Direktur Utama (Dirut) Bank NTT, Alex Riwu Kaho terkait masalah pemebelian Medium Term Note (MTN) senilai Rp. 50 miliar dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) telah selesai.

Pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) Bank NTT, Alex Riwu Kaho perlu dilakukan, agar diketahui kebenarannya apakah memang benar kasus MTN senilai Rp. 50 miliar telah selesai.

“Untuk menguji kebenarannya maka Aparat Penegak Hukum (APH) baiknya segera memeriksa Direktur Utama (Dirut) Bank NTT, Alex Riwu Kaho,” kata Yohanes Rumat kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).

Menurut Rumat, pemeriksaan perlu dilakukan guna untuk membuktikan kebenaran pernyataan Dirut Bank NTT bahwa masalah investasi MTN telah selesai. Dan, mencegah kejadian serupa atau yang setara dengan itu terulang kembali di NTT. Serta, membuat jera para bankers dari perilaku yang merugikan keuangan daerah dan menjerakan investor yang menipu bank daerah.

Menurut Alex berpandangan bahwa masalah MTN sudah selesai, sedang di tanganai kurator. Namun, menurut Rumat, jika sudah selesai mana buktinya?. Pengertian selesai jika PT SNP telah menyetor uang tunai Rp 60,5 M ke bank NTT.

“Jika sudah selesai coba tunjukkan nota penyelesainnya,” tegasnya.

Rumat menilai Alex Riwu Kaho tidak mungkin bisa serahkan bukti ini, karena memang PT. SNP yang menerbitkan Surat Berharga (MTN) yang dibeli Bank NTT telah pailit alias bangkrut.

“Tampaknya argumen Alex meskipun sebagai pemilik data sangat lemah,” ujarnya.

Rumat juga mempertanyakan jika kerugian ini tidak bisa di bayar oleh PT. SNP?, menurut Rumat, mereka yang terlibat dalam pembelian MTN ini harus mengganti kerugian ini . Karena sejak awal tampak sekali ada “kesengajaan” mereka tidak menaati ketentuan tentang pembelian surat berharga.

Seharusnya, jelas Rumat, diawal penawaran MTN oleh issuer PT SNP, Bank NTT melakukan kajian atau uji kelayakan/ due diligence, memasukannya dalam RBB (Rencana Bisnis Bank), memiliki pedoman tata cara pembelian surat berharga.

Dilanjutkannya, Bank NTT juga harus melakukan pemeriksaan atas rating atau peringkat surat berharga PT. SNP, dan tidak diputuskan sepihak oleh Divisi Treasury, namun secara berjenjang meminta persetujuan Dirut untuk dipertimbangkan beli atau tidak, maka tentu tawaran tersebut di tolak, karena jelas-jelas tidak feasible alias jauh dari  memenuhi syarat.

“Namun nasi sudah jadi bubur. Tidak bisa di biarkan begitu saja. Masih banyak bisnis besar di bank NTT yang harus di kelola secara professional oleh orang yang punya kapasitas memadai,” katanya.

Untuk itu direkomendasikan agar mereka yang terlibat dalam pembelian MTN agar saat ini dinonaktifkan sementara dari jabatannya agar berkonsentrasi pada penyelesaian tunggakan MTN.(rey)

  • Bagikan