Ekonom INDEF: Campur Tangan Politik “Biang Kerok” Rusaknya BUMN

  • Bagikan
Ekonom INDEF: Campur Tangan Politik "Biang Kerok" Rusaknya BUMN
Ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini (ist)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Prof. Didik J. Rachbini menegaskn, rusaknya sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai bukan semata karena Undang-undangnya, melainkan lebih disebabkan oleh campur tangan politik yang ikut bermain dalam perusahaan plat merah tersebut.

”Yang merusak sejumlah BUMN di Indonesia adalah politik,” katanya, saat menjadi pembicara dalam diskusi Legislasi bertema ‘BUMN Sekarat, Akankah RUU BUMN Jadi Penyelamat?, bersama anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid, di Media Center, gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Menurut Didik, sebagus apapun Undang-undang yang dibuat, kalau prilaku orang-orang yang ngurusnya kurang baik dan jahat, perusahaan itu pasti bakal rusak.

“Meskipun yang bikin undang-undang malaikat, tapi perilakunya gabung sama politik dan politiknya ikut ngatur BUMN, itu nggak ada artinya undang-undang. Jadi jangan berharap undang-undang yang dibikin itu bisa menyelesaikan masalah BUMN,” katanya.

Didik menilai undang-undang BUMN yang ada sekarang ini sudah baik. Yang perlu dibenahi itu bukan UU nya, melainkan prilaku orang-nya.

“Banyak bandit dan alap-alap di BUMN itu. Ya rusaklah perusahaan itu,” katanya.

Mantan ketua Komisi VI DPR (2004-2009) mengakui memang tidak semua BUMN rusak, tapi hanya ada sebagian kecil saja yang bagus.

Didik mengibaratkan BUMN itu jalan raya. Aturan di jalan raya itu sudah jelas memberi aman dan nyaman kepada pengemudi. Tapi kalau prilaku pengmudinya ugal-ugalan, kendaraannya bisa nabrak dan rusak

“Meskipun ada aturan main polisi kanan-kiri tapi intruksinya tabrak kanan-tabrak kiri, maka jalan itu rusak,” jelas Didik.

Didik juga mengatakan BUMN itu tidak ada yang punya. Dia perusahaan publik.. Kalau perusahaan tidak ada yang punya itu sama saja sepeeti WC umum. Kotor dan rusak kalau tidak diurus dengan baik.

Sementara anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid mengatakan RUU BUMN yang saat ini sedang digodok di DPR bertujuan menyelamatkan perusahaan negara itu. Menurutnya, RUU ini yang akan membedakan postur undang-undang yang baru dibandingkan undang-undang sebelumnya.

Diantaranya, lanjut Nusron, adalah soal status kekayaan negara yang sudah dipisahkan, dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan negara maupun daerah, termasuk didalamnya ada dua kategori, perusahaan negara dan BUMN, masuk kategori keuangan negara atau tidak.

“‘Selama BUMN itu masih dalam kendali masuk rezim keuangan negara, di situ pasti akan ada campur tangan kekuatan politik. Satu-satunya jalan untuk mengeluarkan kepentingan politik itu, supaya BUMN itu murni berjalan, sesuai dengan konteks mekanisme pasar, maka harus ditarik supaya BUMN itu masuk ke dalam rezim kategori business judgement rules,” katanya. (ndi)

  • Bagikan