Diduga Open Biding Pejabat Di DPR RI Hanya Akal Akalan, Ketua Pansel Undang Calon Peserta

  • Bagikan
koalisi
Gedung DPR RI/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Sangat menarik untuk memperhatikan proses open bidding pejabat eselon II di Lingkup Kesekjenan DPR RI sebagai pembuat undang – undang di Negara Republik Indonesia ini, yang apabila kita cermati lebih dalam terlihat beberapa proses dan kejadian yang menunjukkan panitia melawan logika dan akal sehat kita.

Hal itu dikatakan ketua Forum Peduli Masyarakat Demokrasi, Arief Hidayat, melalui rilisnya yang diterima Redaksi, Minggu (20/11/2021).

signed-20211019-UNDANGAN RAPAT 22112021 (4)

 

Diduga Open Biding Pejabat Di DPR RI Hanya Akal Akalan, Ketua Pansel Undang Calon Peserta

Logika Pertama, Calon Dari Masing-Masing Jabatan Eselon II Yang Di Open Bidding diundang dengan alasan akan diberikan arahan oleh Deputi Bidang Persidangan yang juga menjadi ketua Panitia Seleksi dengan tujuan dalam rangka seleksi terbuka.

Menurut Ketua Forum Peduli Masyarakat Demokrasi Arief Hidayat mengatakan langkah yang dilakukan kesekjenan DPR RI ini dianggap menyalahi prosedur.

“Ada apa maksudnya ada undangan ini? karena jujur saya juga nggak tau nih maksudnya apa, ada rencana bidding, tapi di undang Calon Dari Masing-Masing peserta itu juga khusus internal,” Ucapnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan, memang akhir – akhir ini open biding pejabat di Kesekjenan DPR RI sangat aneh.

“Akhir – akhir ini open biding di DPR RI semakin aneh dan wajar banyak orang menduga ada permainan uang, Kedekatan dan kepentingan kelompok tertentu, salah satu contoh Kalau Open bidding kan harusnya untuk umum lantas kenapa ada undangan seperti ini, padahal namanya Open Biding semua peserta punya hak yang sama, sementara ini kenapa hanya internal yang di Undang,” Ucapnya.

Pengumuman Seleksi terbuka JPT Nomor 01-Pansel JPT-11-2021

 

 

Diduga Open Biding Pejabat Di DPR RI Hanya Akal Akalan, Ketua Pansel Undang Calon Peserta

Memang benar Open Biding tersebut diumumkan melalui website resmi kesekjenan DPR RI tertanggal 19 November 2021 dengan membuka 3 lowongan jabatan yaitu ,

1.Kepala Biro Persidangan II
2. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
3. Kepala Pusat Penelitian.

Pembukaan lowongan jabatan itu, Pendaftaran dimulai tanggal 19 November 2021 dan ditutup pada tanggal 23 November 2021 pukul 23.59 WIB hanya 5 hari Kalender.

“Ini kan sangat terburu – buru, khawatirnya nanti open biding ini tidak bisa mendapatkan yang terbaik, alhasil seperti Jabatan Deputi Administasi , bolak balik di lelang tapi tetap tidak dapat pemenangnya yang akhirnya job itu tetap di isi PLt hingga hari ini, selain itu Biro Pemberitaan juga yang akhirnya dilakukan hanya pergeseran dengan cara Jop fiting,” Ucapnya.

Lanjut Arief, terkait Apakah benar semua peserta open biding di Deputi dan Calon kepala Biro Pemberitaan Parlemen itu tidak memenuhi syarat untuk di lanjutkan itu yang bisa mengetahui hanya panitia , karena hingga saat ini publik tidak mengetahui hasilnya.” Ucap Arief.

Bahkan saat ini, Open biding yang dilakukan Kesekjenan DPR RI sudah santer di kalangan ASN DPR RI Panitia telah menetukan pemenangnya sementara pendaftaran baru di buka.

“Iya Sudah santer kok nama pemenangnya, dan inisial ke tiga pemenang itu Ar, Bd, dan Bdn, untuk itu diharap kepada KASN dan KPK benar – benar selediki kasus dugaan jual beli jabatan di Kesekjenan DPR RI ini.”Ucapnya.

Komisi ASN juga perlu mencermati seluruh proses, tahapan dan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh panitia seleksi, sehingga kejanggalan -kejanggalan yang melawan logika dan akal sehat dapat ditemukan dan menjadi penengah yang adil terhadap proses open bidding di jajaran kesekjenan DPR RI.

“Seluruh pers juga perlu mencermati dan memainkan peran untuk mengungkapkan kebenaran informasi yang disimpan oleh panitia, sehingga logika dan akal sehat masyarakat tetap terjaga.”Ucap Arief.

Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indara Iskandar membantah ada menerima uang miliaran dari hasil pengangkatan pejabat di lingkup kesekjenan DPR RI.

Baca : http://https://www.realitarakyat.com/2021/11/sekjen-dpr-ri-bantah-terima-uang-milaran-terkait-rumor-jual-beli-jabatan-dan-penunjukan-asn-fungsional-jadi-kabiro-pemberitaan/

Menurut Indra Iskandar, bahwa mekanisme dalam pengisian jabatan itu cukup memakan waktu,

mulai dari pembentukan pansel dan kemarin pada saat penentuan untuk kepala biro pemberitaan memang kita mendapatkan kegagalan dalam asesmen itu,

Jadi assessment saat itu dari sebuah konsultan dari universitas Indonesia, menempatkan transformasi organisasi itu people sebagai kata kunci.

Sehingga dibagi dalam empat lima kuadran pada kuadran hijau quadrant kuning oranye dan quadrant merah.

Yang boleh melanjutkan dalam proses asesmen itu, itu mereka yang bisa mencapai di kuadran hijau dan quadrant kuning

di bawahnya itu tidak disarankan untuk dilanjutkan, sehingga kemarin kita gagal dalam mencari kepala biro pemberitaan.

“Kalau kita mulai lagi oven bidding itu akan makan waku bisa 3 bulan sudah cepat sekali itu, itu pun tidak menjamin akan gagal lagi atau tidak, makanya kemarin dilakukan sebuah Job pitting beberapa eselon 2 di DPR diwawancarai oleh sebuah pansel.” Ucap Sekjen DPR RI.

Sehingga menurut Sekjen DPR RI, dilihat dari hasil job fit tersebut yang terpilih adalah Bapak Indra paleh Pahlevi dari kepala pusat penelitian di badan keahlian DPR RI yang sekarang ini menjadi kepala biro pemberitaan.

Itulah beberapa mekanisme yang ingin saya sampaikan termasuk buat saya ini sebuah pertanggungjawaban saya dan ibu Maya Damayanti di hadapan teman-teman supaya teman-teman clear.

Dalam asesmen pejabat tidak ada urusan uang-uangan, sangat tidak mungkin karena pertama mekanismenya sangat ketat dan kedua inilah lembaga politik saya nggak mungkin menceritakan detail tetapi semua tahapan itu dilaporkan kepemimpinan.

“Saya selaku pejabat pembina kepegawaian DPR RI, saya nggak punya diskresi 100% menentukan untuk memutuskan semua harus dikonsultasikan mulai dengan BURT dan pimpinan dewan.”Ucapnya.(Din)

  • Bagikan