Buruh Kota Bandung Minta Pemkot Naikan UMP 2022 Sebesar 10 Persen

  • Bagikan
buruh
Balai Kota Bandung/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Buruh dari berbagai organisasi di Kota Bandung meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menaikkan upah minimum kota (UMK) tahun 2022 sebesar 10 persen. UMK Kota Bandung tahun 2021 sendiri sebesar Rp 3.742.276,48.

“Kita meminta Wali Kota Bandung merekomendasikan upah untuk Kota Bandung tahun 2022 itu 10 persen pada kenaikan tahun yang lalu,” ujar perwakilan buruh Hermawan, saat melakukan aksi di depan kantor Balai Kota Bandung, Selasa (23/11).

Hermawan menuturkan, pihaknya saat ini melakukan aksi secara persuasif dan hanya melibatkan puluhan massa aksi. Ia meminta Wali Kota Bandung untuk memperhatikan lebih serius keinginan para buruh.

Apabila aksi yang dilakukan tidak digubris, pihaknya akan kembali melakukan aksi yang serupa dengan jumlah massa yang lebih besar. Pihaknya meminta Wali Kota Bandung peduli kepada buruh.

“Kalau Wali Kota Bandung peduli sama buruh masa naik cuma Rp 30 ribu cukup buat apa, masker saja sudah berapa sekarang harganya,” katanya.

Hermawan mengancam apabila tuntutan buruh tidak direalisasikan maka pihaknya akan menggelar aksi besar pada tanggal 25 mendatang. Apalagi pihaknya saat ini sedang menanti putusan mahkamah konstitusi (MK) terkait gugatan terhadap undang-undang Omnibus Law.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum memutuskan upah minimun kota (UMK) tahun 2022. Dewan pengupahan saat ini masih melakukan pembahasan yang selanjutnya jika sudah disepakati akan diajukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk disetujui.

“Masih dalam proses, nanti kalau sudah selesai saya infokan,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Arief Syaifudin saat dikonfirmasi, Selasa (23/11).

Ia mengatakan dewan pengupahan akan menetapkan UMK sesuai aturan yang berlaku. Terkait dengan aspriasi para buruh yang meminta penetapan UMK tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Arief menilai itu hal yang wajar.

“Kita harus taat asas, artinya harus taat aturan hukum yang berlaku sebagai dasar pelaksanaannya. Aspirasi mah boleh saja,” katanya.[prs]

  • Bagikan