BUMN Gandeng Pesantren Untuk Bangun Ekonomi Kerakyatan

  • Bagikan
BUMN Gandeng Pesantren Untuk Bangun Ekonomi Kerakyatan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kementerian BUMN menggandeng pondok pesantren untuk membangun ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan program di kementerian yang dipimpinnya itu berkolaborasi dengan pesantren.

“Kita buat program kolaborasi dengan pesantren dan program BUMN yang berpihak kepada rakyat,” kata Erick dalam keterangan tertulis yang diterima RRI.co.id, Minggu (21/11/2021).

Hal itu ditegaskan Erick, saat menghadiri Harlah ke-182 Ponpes Zainul Hasan Genggong di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu kemarin.

Dalam sejarah Tanah Air, pondok pesantren mengambil peran penting bagi perkembangan bangsa dan negara. Erick Thohir menilai, pesantren adalah mercusuar dari peradaban. Maka penting untuk berkolaborasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia

Peran pemerintah dan swasta saja, dirasa tidak cukup untuk pembangunan ekonomi nasional. Maka pondok pesantren yang melahirkan para santri, juga dibutuhkan ikut ambil bagian.

“Kami coba kerja sama program santri magang di BUMN, supaya para santri juga punya pengalaman ekonomi,” katanya.

Pontensi pesantren dengan para santrinya yang cukup banyak, adalah potensi besar yang menurut Erick Thohir bisa menjadi kekuatan ekonomi. Maka perlu untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia di dalamnya.

“BUMN dan pesantren punya roadmap yang sangat mendukung. Kita harus bersatu, pesantren adalah mercusuar peradaban yang merupakan bagian penting dalam pembangujan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Sementara Pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong K.H. Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah menyampaikan pentingnya tripilar ekonomi keumatan kepada Menteri BUMN.

“Selama ini orang modern terlalu sering menyebut istilah knowledge-based economy, yakni perekonomian yang didasarkan atas produksi, distribusi dan penggunaan knowledge (pengetahuan),” katanya.

Knowledge-based economy, ditegaskannya, memang cukup penting untuk dipahami. Tujuannya agar terhindar dari jebakan negara berkembang yang hanya bertumpu pada ekonomi dengan basis komoditi seperti sumber daya alam.

“Jadi, negara berkembang juga perlu untuk merambah ke ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) agar bisa menghasilkan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi,” katanya.

Ia menjelaskan, pilar ketiga ekonomi yakni culture-based economy atau ekonomi yang didasarkan pada budaya.

“Terlepas dari pemikiran orang modern di atas, saya ingin menambahkan perlunya kita juga menyempurnakan konsep dan praktik knowledge-based economy dengan culture-based economy,” ucap Ketua MUI Jatim itu.

Lebih lanjut, KH Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan, pembangunan ekonomi Indonesia bisa kehilangan ruh sosial jika tidak menyebut santri dan pesantren. Maka pemerintah perlu melihat bahwa elemen santri dan pesantren sebagai miqot atau titik berangkat dari pengembangan ekonomi masyarakat.(Din)

  • Bagikan