Aksi Buruh dan Bonek Tertib, Kapolres Surabaya Bilang Begini

  • Bagikan
Aksi Buruh dan Bonek Tertib, Kapolres Surabaya Bilang Begini
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Surabaya Komisaris Besar Polisi Akhmad Yusep Gunawan mengapresiasi unjuk rasa suporter Persebaya (bonek) dan buruh yang menyampaikan aspirasi berbeda berjalan dengan tertib.

“Sebenarnya hari ini ada tiga aksi di Kota Surabaya. Selain bonek dan buruh, juga ada unjuk rasa pengungsi asal Afganistan di depan Kantor Konsulat Jenderal Australia di Surabaya,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya usai melakukan pengamanan, Kamis (25/11) malam.

Kombes Yusep mengungkapkan dari tiga kegiatan unjuk rasa tersebut, massa terbesar datang dari kelompok buruh yang jumlahnya sekitar 3.000-an orang.

Polisi mengawal aksi buruh yang sejak pagi berdatangan dari Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Kabupaten/Kota Pasuruan dan Kabupaten/Kota Mojokerto di titik kumpul kawasan Bundaran Waru Sidoarjo serta Kebun Binatang Surabaya.

Kemudian, menjelang siang massa buruh diarahkan untuk menyampaikan aspirasinya ke Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan dan Balai Kota Jalan Wali Kota Mustajab Surabaya.

Pada saat yang sama, polisi juga mengawal unjuk rasa bonek, dengan massa diperkirakan mencapai 2.000-an orang di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Massa menyampaikan aspirasi menuntut revolusi sepak bola Indonesia yang selama ini dinilai dikendalikan oleh mafia.

“Alhamdulillah, semua kegiatan masyarakat yang berlangsung bersamaan sepanjang hari ini bisa kami kelola dengan baik,  sehingga tercipta suasana aman dan kondusif di Surabaya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan penyampaian aspirasi dari kelompok bonek dan buruh yang berlangsung kompak dan tertib,” kata dia menambahkan.

Sementara itu, di sela aksi buruh di Jalan Pahlawan, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi menegaskan aksi buruh akan terus berlanjut hingga 30 November 2021.

Pihaknya meminta formulasi penetapan UMK, UMP, UMSK menggunakan Undang-Undang 13 Tahun 2003 dengan turunannya adalah PP 78 Tahun 2015 yang menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk kenaikan upah.

“Kami konsisten minta angkanya naik Rp275 ribu sampai Rp300 ribu,” tutur Fauzi.

  • Bagikan