Sebanyak 3.500 PKL di Tulungagung Peroleh Bantuan Modal Usaha

  • Bagikan
Sebanyak 3.500 PKL di Tulungagung Peroleh Bantuan Modal Usaha
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Sebanyak 3.500-an pedagang kaki lima di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang terdampak pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menerima bantuan permodalan usaha sebesar Rp1,2 juta per orang, sehingga total yang disalurkan mencapai Rp4,2 miliar.

Penyerahan bantuan dilakukan oleh Komandan Kodim 0807/Tulungagung Letkol Inf Yoki Malinton Kurniafari bersama Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, bertempat di markas kodim setempat.

“Bantuan (kompensasi) ini khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil yang terdampak langsung pandemi COVID-19,” kata Dandim Letkol Inf Yoki Malinton, Kamis (21/10).

Ia mengaku bahagia karena pihaknya bisa berkontribusi dalam memfasilitasi penyaluran bantuan permodalan untuk pelaku UKM, khususnya pedagang kaki lima yang selama ini mengalami kesulitan ekonomi imbas pemberlakuan PPKM yang membuat usaha mereka tidak optimal.

Dengan bantuan yang diberikan, diharapkan para PKL kembali termotivasi untuk bangkit seiring pandemi yang mulai reda.

“Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp4,2 miliar, untuk 3.500 pedagang (kaki lima),” kata Yuki.

Ia menegaskan, penerima bantuan dipastikan belum menerima bantuan dari pemerintah seperti BPUM (bantuan presiden produktif usaha mikro).

Untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan, pihaknya melakukan seleksi ketat penerima bantuan. “Melalui NIK, kalau sama akan tertolak,” ujarnya.

Bantuan diberikan secara tunai. Dalam sehari dilakukan untuk 200 orang. Pencairan dilakukan langsung di Makodim Tulungagung. “Insyaallah dalam dua pekan ini selesai,” katanya.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menambahkan, bantuan keuangan atau kompensasi tersebut dikhususkan bagi pelaku usaha. Di Tulungagung, total yang menerima bantuan ada lebih dari 100 ribu pelaku usaha.

Selain disalurkan melalui Kodim 0807/Tulungagung, bantuan sejenis juga disalurkan melalui lembaga kepolisian (polres), kejaksaan negeri, serta pemerintah daerah sendiri.

Total pelaku usaha yang menerima bantuan dan belum masuk skema BPUM terdata sebanyak 149.954 orang. Dengan bantuan ini diharapkan pelaku usaha lebih produktif.

  • Bagikan