Realitarakyat.com – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan bahwa Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, dan kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, merupakan sosok yang sama-sama memiliki karakter egomania.
Menurutnya, rencana membangun koalisi antara Moeldoko dan Yusril sudah mulai dibicarakan sejak tiga bulan lalu.
“Kami katakan bahwa kami tidak terkejut kalau dalam mencapai ambisinya, KSP Moeldoko berkoalisi dengan Yusril. Kedua orang ini sama-sama ambisiusnya. Egomania. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya,” kata Herzaky dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Minggu (3/10).
“Kami sudah mendapatkan informasi koalisi mereka berdua ini, sejak tiga bulan lalu,” imbuhnya.
Pembicaraan Moeldoko dan Yusril, kata Herzaky, terjadi melalui rapat daring melalui aplikasi Zoom pada awal Agustus 2021. Strateginya, menurutnya, Moeldoko sebagai dalang dan Yusril sebaga wayangnya dengan pemeran pembantu adalah para pemohon gugatan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai.
Herzaky menerangkan setiap kontrak profesional pasti ada bayarannya, dan hal itu wajar. Sehingga, ia meminta agar Yusril mengakui dirinya membantu Moeldoko demi rupiah, jangan mengaku berkorban demi demokrasi.
“Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu AD/ART [Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangg] partainya Pak Yusril [Partai Bulan Bintang/PBB]. Itu baru masuk akal,” ucapnya.
Selain itu, Herzaky juga menilai Yusril tidak paham atau belum membaca aturan Partai Demokrat, yakni jika keberatan dengan AD/ART maka diajukan ke mahkamah partai, bukan ke Mahkamah Agung.
Untuk diketahui, polemik antara Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Demokrat Kubu Moeldoko yang melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, masuk babak baru beberapa waktu lalu.
Kubu Moeldoko menunjuk Yusril sebagai kuasa hukum untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat Kubu AHY yang dinilai cacat. Kubu AHY langsung menyerang Yusril dengan mengatakan bahwa Yusril pernah mematok tarif Rp100 miliar untuk menjadi kuasa hukum menghadapi kubu Moeldoko.
Kala itu, menurut petingga Partai Demokrat Andi Arief, partainya tidak mampu sehingga memakai jasa pengacara lain.[prs]
