Bupati Dukung Penerapan E-BLUD di RSUD Dr Slamet Garut

  • Bagikan
Bupati Dukung Penerapan E-BLUD di RSUD Dr Slamet Garut
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Bupati Garut Rudy Gunawan dukung penerapan aplikasi e-BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Slamet Garut maupun pada pelayanan lain di lingkungan Pemkab Garut untuk memudahkan pengawasan administrasi keuangan daerah.

“Saya berharap dengan e-BLUD ini, pertanggungjawaban terkait Badan Layanan Umum Daerah sebagai bagian pelayanan yang otonom di bidang keuangan, pengelolaan uangnya bersifat mandiri, tapi ‘cash flow’-nya harus terbuka,” kata Rudy Gunawan saat membuka acara Sosialisasi e-BLUD bagi lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut di Ballroom Hotel Harmoni, Kabupaten Garut, Jumat (22/10).

Ia menuturkan e-BLUD merupakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis aplikasi, pada aplikasi tersebut semua pengelolaan keuangan dari sebuah instansi bisa terstandarisasi dan dapat dilihat secara transparan.

Salah satunya yang siap menerapkan e-BLUD, kata Bupati, yaitu RSUD Dr Slamet Garut yang secepatnya akan menerapkan dan menggunakan aplikasi e-BLUD sehingga pengelolaan keuangan rumah sakit bisa dilihat dan dipantau secara terbuka.

“Mulai tahun depan saya akan membuka ‘cash flow’-nya rumah sakit, berapa rencana pendapatan, berapa rencana pengeluaran, apa yang dikeluarkan itu untuk apa, dengan demikian juga masyarakat akan mengontrol hal yang berhubungan dengan keberadaan rumah sakit,” katanya.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr Slamet Garut Husodo Dewo Adi menyatakan e-BLUD merupakan sebuah program untuk menstandarisasi pengelolaan keuangan pada instansi di setiap daerah sehingga tidak berbeda-beda.

Ia berharap pengelolaan keuangan di RSUD Dr Slamet bisa terstandarisasi, efektif, dan bisa dilihat dengan transparan ketika dilakukan pengawasan oleh pihak tertentu.

“Ke depannya kita berharap penatalaksanaan keuangan khususnya yang di rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Dr Slamet Garut ini bisa terstandar dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan setelah sistem itu berjalan optimal maka pengawasannya akan lebih mudah dilakukan oleh kepala daerah maupun oleh jajaran legislatif, dan inspektorat.

“Kita bisa melakukan pengawasan lebih baik lagi, dan juga nanti pengawasan dari pihak baik dari pihak Pak Bupati, Pak Wakil maupun DPRD, dan Inspektorat akan bisa lebih terakomodasi, transparannya itu lebih enak,” katanya.

  • Bagikan