Bamus DPRD DKI Pastikan Paripurna APBD Perubahan 2021 Bakal Digelar 25 Oktober

  • Bagikan
dprd
Gedung DPRD DKI/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri memastikan rapat paripurna APBD Perubahan 2021 bakal dilaksanakan 25 Oktober 2021.

Sebelumnya, DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp79,52 triliun.

“Jadi paripurna APBD Perubahan 2021 akan dilakukan pada Senin 25 Oktober 2021,” kata Misan dalam laman resmi DPRD, Jumat (15/10).

Sebelum paripurna itu, DPRD akan menggelar sejumlah rapat untuk menindaklanjuti usulan Raperda APBD DKI Perubahan 2021. Di antaranya yakni paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi bersama dengan jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi pada Selasa (19/10).

Kemudian, pembahasan komisi-komisi bersama SKPD mitra kerja terkait untuk mengkaji materi Raperda APBD-P 2021 pada Kamis (21/10). Sedangkan, untuk pelaksanaan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perumusan Raperda APBD Perubahan 2021 sekaligus penelitian akhir dilakukan 22 Oktober.

Misan mengatakan, selain pembahasan APBD Perubahan 2021, penyesuaian juga dilakukan terhadap pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2022 yang akan dimulai pada 27-29 Oktober 2021. Sedangkan, pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2022 di tingkat Banggar bersama TAPD akan dilakukan pada 1-3 November 2021 dan Raperda APBD Provinsi DKI Jakarta 2022.

“Rapimgab (Rapat Pimpinan Gabungan) dan penelitian akhir KUA-PPAS APBD 2022 juga insyaAllah akan kita lakukan di waktu yang sama di tanggal 3 Novembernya. MoU rencana kita lakukan di tanggal 9 (November) bersama Gubernur,” ungkapnya.

Terakhir, untuk pembahasan materi Raperda APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022 akan diawali dengan pidato gubernur 9 November bersamaan dengan MoU KUA-PPAS APBD 2022, penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi 10 November.

Kemudian, pembahasan dan pendalaman komisi-komisi 11-13 November, penyampaian catatan komisi-komisi dalam rapat Banggar bersama TAPD 15-16 November serta penelitian akhir APBD Provinsi DKI Jakarta 2022 rencananya akan dilakukan 17 November.

“Kita targetkan paripurna APBD DKI 2022 juga sudah bisa disahkan 24 November 2021, sehingga ada waktu seminggu untuk mendapat proses evaluasi dari Kemendagri,” tandas Misan.[prs]

  • Bagikan