Arsul Sani: Kesepakatan Soal PPHN Baru Sebatas Kulitnya, Isinya Belum Tentu

  • Bagikan
Arsul Sani: Kesepakatan Soal PPHN Baru Sebatas Kulitnya, Isinya Belum Tentu
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani mengakui bahwa kesepakatan untuk menghadirkan kembali haluan negara ke dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), dinilainya masih sebatas kulitnya. Sementara terhadap isinya, kata Arsul, kesepakatan itu belum tentu bulat.

Arsul mengatakan hal itu, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Haluan Negara sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional”, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10/2021).

Acara tersebut digelar, dalam rangka Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang bekerja sama dengan Kesekjenan MPR RI.

Menurut Arsul, gagasan untuk menghadirkan kembali haluan negara ke dalam bentuk PPHN ini, sudah menggelinding selama satu tahun belakangan ini. Bahkan wacana tersebut sudah dilontarkan oleh seluruh partai politik (parpol) yang ada di MPR RI. Publik pun menyampaikan beragam respon. Ada yang mendukung, tidak sedikit pula yang menolaknya.

“Kan yang belum bulat itu wadahnya seperti apa. Jadi meskipun sepakat, baru berupa kulitnya. Konsepnya seperti apa tentang dokumen pembangunan yang namanya PPHN. Tetapi isinya apa, belum tentu sepakat juga nanti. Sementara sampai saat ini PPHN itu saya ibaratkan motor yang belum jelas spesifikasinya. Jadi PPHN juga seperti itu,” ujar politisi PPP ini.

Selain Arsul Sani, diskusi ini juga menghadirkan dua Wakil Ketua MPR RI lain, yakni Sarief Hasan dan Lestari Moerdijat melalui aplikasi Zoom, serta anggota Fraksi PKB MPR RI Yanuar Prihatin dan anggota Fraksi PKS MPR RI, Leidia Hanifah Amalah.

Karena itu, menurut Arsul Sani, harusnya MPR sudah membuat matriks, baik yang pro maupun kontra setelah 1 tahun gagasan tersebut diluncurkan. Namun tentunya, matriks pro dan kontra itu disertai argumentasi apa saja supaya diskursus mengenai perlunya PPHN ruang publik itu ada progresnya.

Selain itu bagi partai politik yang ada di MPR, ketika kemudian ada diskusi publik mau seminar, tidak lagi bolak-balik mengatakan bahwa PPHN itu perlu dan posisinya kemudian pilihannya antara Undang-Undang (UU) atau Ketatapan/TAP MPR.

“Tidak lagi seperti itu menurut saya. Jadi kita harus sudah maju, misalnya terhadap teman-teman yang keberatan. Ini yang saya kira Pak Sekjen MPR (Maruf Cahyono), harus jadi program kita ini di tahun 2022. Kita kalau orang Jawa itu, harus mulai metani, terutama terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang memang memerlukan diskusi lebih lanjut terkait dengan argumentasi mereka tentang PPHN,” ucapnya.

Memang diakui politisi PPP itu, kalau secara kekuatan politik, juga melihat pada MPR periode lalu (10 fraksi plus kelompok DPD, jadi sebelas) belum berubah. Begitu juga di peridoe sekarang (ada 9 fraksi plus kelompok DPD menjadi 10,) semua sepakat tentang perlunya PPHN. (ndi)

  • Bagikan