Sudah Saatnya Partai Politik Dibiayai Oleh Negara

  • Bagikan
Sudah Saatnya Partai Politik Dibiayai Oleh Negara
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Sudah saatnya partai politik sebagai sumber utama kepemimpinan nasional dibiayai oleh negara. Hal ini dilakukan untuk menghaslkan pemimpin yang berkarakter Pancasila dan memberikan keteladanan untuk menciptakan Indonesia yang demokratis, adil, dan sejahtera.

Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid dalam diskusi “Memperkokoh Pancasila di Tengah Kehidupan Bermasyarakat” yang gelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/9).

Gus Jazil pria ini akrab disapa mengakui, dalam kondisi perpolitikan sekarang, sulit mencari pemimpin yang bisa dijadikan teladan seperti para negarawan pendiri bangsa di zaman awal-awal kemerdekaan. Padahal, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila diperlukan keteladanan seperti memiliki sifat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Karena itu dia menilai perlu seleksi kepemimpin melalui parpol yang terbebas dari beban biaya politik yang tinggi.

“Saya setuju itu parpol dibiayai oleh negara. Sejak dulu kita telah usulkan itu,” ujar Jazilul.

Jazilul mengatakan partai politik saat ini banyak disi oleh para politisi, bukan negarawan karena mekanisme demokrasi tarung bebas ini memungkinkan mereka yang punya modal kapital lebih besar masuk ke DPR.

Dia mengakui adanya pemimpin nasional maupun kepala daerah dan kepala daerah yang terlibat kronisme juga akibat kuatnya pengaruh oligarkhi di partai politik. Karena itu, ujarnya, kalau partai politik dibiayai oleh negara maka ada kewenagan negara untuk mengukum kalau terjadi penyimpangan di partai politik.

Sedangkan Teras Narang mengatakan setuju ada perubahan pada Undang-undang Pemilu terkait pendanaan partai politik. Menurutnya, partai politik yang memainkan peran strategis yang salah satunya menghasilkan produk legislasi, sebaiknya dibiayai oleh negara. Hal itu juga dilakukan di sejumlah negara.

Dia berharap kalau parpol dibiayai oleh negara maka kualitas anggota DPR akan bisa lebih baik karena ada kontrol negara.

Namun demikian, untuk melakukan perubahan atas pendanaan partai politik cukup dengan mengubah undang-undang partai politik sehingga tidak perlu melalui amendemen atas UUD 1945.

Sedangkan Benny Susetyo mengatakan salah satu penyebab menipisnya nilai-nilai Pancasila saat ini karena setelah reformasi nilai-nilai kehidupan itu ditinggalkan. Bahkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila dihilangkan sehingga banyak anak mudah tidak mengenal lagi nilai-nilai kebagsaan tersebut.

“Kehidupan kita saat ini banyak dipengaruhi oleh gawai semacam ponsel,” ujarnya. Padahal tidak semua yang ada di zaman Orde Baru itu tidak baik karena bagaimanapun pada era tersebut sosialisasi Pancsila berjalan dengan baik.

Sependapat dengan Jazilul Fawaid dan Teras Narang, dia setuju dengan pembiayaan partai politik oleh negara untuk menghasilkan para pemimpin nasional yang berkarakter Pancasila.[prs]

  • Bagikan
Loading...