Connect with us

DPR

Soal Selisih Dana PEN Rp 147 Triliun, DPR Sebut KPK Harus Turun Tangan

Diterbitkan

Pada

Anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terdapat selisih alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Setidaknya, terdapat alokasi anggaran PEN sebesar Rp 841,89 triliun sementara Kementerian Keuangan hanya menyebutkan Rp 695,2 triliun atau ada selisih mencapai Rp 147 triliun.

Menyikapi temuan BPK tersebut, Anggota DPR RI Abdul Wachid mengatakan dalam hal ini aparat penegak hukum turun tangan mengawasi potensi kebocoran dana tersebut.

Bahkan, Abdul Wachid menyarankan kalau aparat penegak hukum yakni KPK untuk melakukan investigasi potensi kebocoran uang rakyat tersebut.

“Saya minta tidak hanya BPK saja yang serius mengawasi ini semua, tapi KPK justru lebih serius dalam menyelamatkan uang rakyat dan menutup kebocoran dana APBN baik pusat maupun daerah,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut melalui keteranganya, Kamis (9/9/2021).

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itupun menilai alokasi anggaran dalam rangka untuk memulihkan perekonomian rakyat di masa pandemi ini memang banyak yang tidak tepat sasaran.

Abdul Wachid mengaku miris dengan hal tersebut karena ditengah kondisi masyarakat sedang sulit ada beberapa pihak yang memperoleh keuntungan untuk golongan tertentu.

“Dana APBN tahun 2020 dan tahun 2021 yang masuk dalam penanganan Covid-19 banyak yang bocor, masyarakat susah, sedih tapi ada pihak-pihak yang diuntungkan,” pungkasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Gegara Puan Canda Dengan Warga, Pangdam Jaya sampai Tertawa, Begini Candaannya

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

DPR

Mulai Tingkat DPRD Kabupaten Kota Hingga DPR RI Fraksi NasDem Gelar Workshop Nasional Bahas Revisi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 di Makassar

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

DPR

Diduga Ada Pembekakan Biaya, Herman Khaeron: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu Diaudit

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron (ist/net)
Baca Berita
Loading...