Connect with us

DPR

Soal Pengadaan Multivitamin Rp 2 Miliar, DPR : Sekjen DPR RI Harus Klarifikasi

Diterbitkan

Pada

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mendesak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI agar segera mengklarifikasi soal pengadaan multivitamin sebesar Rp. 2 miliar.

Menurut Hasanuddin, pihaknya tak pernah mendapat informasi soal pengadaan multivitamin untuk anggota legislatif yang dianggarkan pada APBN.

“Sekjen DPR RI harus mengklarifikasi hal ini. Kami tidak pernah mendapatkan informasi apapun terkait pengadaan multivitamin untuk anggota DPR RI. Apalagi untuk membeli vitamin saja angkanya sangat fantastis hingga Rp. 2 miliar,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini kepada wartawan, Kamis (2/9/2021).

Hasanuddin mengungkapkan selama ini dirinya dan anggota DPR lainnya tidak pernah mendapat suplai vitamin dari negara.

Menurutnya, pembelian vitamin merupakan kebutuhan pribadi yang semestinya dibebankan pada masing-masing anggota DPR.

“Pembelian vitamin mestinya menggunakan anggaran pribadi anggota DPR RI saja, tak perlu dibebankan pada negara. Apalagi saat ini rakyat juga sedang terpuruk karena pandemi, baiknya anggarannya dialihkan untuk kepentingan rakyat saja. Saya mohon instansi yang berwenang segera mengusutnya,” tandasnya.

Sebelumnya ramai diberitakan bahwa Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menganggarkan Rp2 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk pengadaan multivitamin.

Hal tersebut diketahui dari informasi yang diunggah di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik DPR RI, lpse.dpr.go.id.

Dari situs tersebut tertera nama tender pengadaan multivitamin dengan pagu paket Rp2.096.080.000.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Gegara Puan Canda Dengan Warga, Pangdam Jaya sampai Tertawa, Begini Candaannya

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

DPR

Mulai Tingkat DPRD Kabupaten Kota Hingga DPR RI Fraksi NasDem Gelar Workshop Nasional Bahas Revisi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 di Makassar

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

DPR

Diduga Ada Pembekakan Biaya, Herman Khaeron: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu Diaudit

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron (ist/net)
Baca Berita
Loading...