Connect with us

Daerah

Soal Kasus Pulau Semau, Masyarakat Jangan Arahkan “Pistol” Untuk Polisi

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kasus dugaan pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) dalam acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat pada Jumat (27/08/2021) di Pantai Otan, Pulau Semau, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, terus mengundang berbagai sikap baik dari kalangan masyarakat maupun akademisi.

Hal ini, membuat pihak aparat penegak hukum Polda NTT dan Kejaksaan menjadi tersudutkan. Karena, Polda NTT dinilai tidak ingin melakukan proses atas dugaan pelanggaran prokes tersebut.

Melihat kondisi yang mengundang banyak aksi baik dari masyarakat hingga aliansi bahkan organisasi masyarakat di Kota Kupang, membuat Dosen Fisip Undana Kupang, Lasarus Jehamat angkat bicara.

Kepada wartawan, Jumat (03/09/2021) pagi, Lasarus Jehamat mengatakan bahwa kasus ini masih menjadi tanggung jawab penuh dari pihak Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid – 19 provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam kasus ini, kata Lasarus, Satgas Covid – 19, harus lebih pro aktif dengan melakukan penyelidikan ataupun pemeriksaan terhadap pihak penyelenggara kegiatan pengukuhan TPKAD di Kabupaten Kupang.

“Kasus ini menjadi tanggung jawab penuh Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid – 19 Provinsi NTT. Satgas Covid – 19 yang harus melakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan terkait kerumunan di Pantai Otan, Pulau Semau,” kata Lasarus.

Menurut Lasarus, Satgas Covid – 19, yang berwenang dalam kasus ini wajib hukumnya memeriksa para pejabat di NTT yang turut hadir dalam acara tersebut baik itu Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, Kepala OJK NTT dan Dirut Bank NTT selaku pihak penyelenggara kegiatan TPKAD.

Sedangkan pihak penegak hukum seperti Polda NTT, lanjut Lasarus, belum bisa bertindak ataupun mengambil sikap sebelum Satgas Covid – 19 mengeluarkan hasil atau rekomendasi atas dugaan pelanggaran Prokes tersebut.

Masih menurut Lasarus, hasil rekomendasi tersebut akan dijadikan acuan atau bahan untuk Polda NTT guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran prokes tersebut. Sehingga, pihak Polda NTT tidak salah dalam mengambil sikap ataupun keputusan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Ditegaskan Lasarus, dengan adanya desakan ini, secara tidak langsung masyarakat telah menodongkan ” Pistol” kepada Polda NTT dengan memyudutkan Polda NTT bahkan mempersalahkan Polda NTT.

“Jangan arahkan ” Pistol ” kepada Polda NTT. Artinya jangan membebankan tanggung jawab yang seharusnya bukan tanggung jawab Polda NTT. Kasus ini masih menjadi tanggung jawab Satgas Covid – 19 Provinsi NTT,” kata Lasarus.

Lasarus meyakini bahwa Polda NTT akan bertindak dan bekerja secara profesional terkait kasus Pulau Semau. Untuk itu, biarkanlah ini berproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait dengan aksi Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang, Lasarus mengatakan dirinya sangat menghormati hal itu. Namun, dalam aksi itu ada ketentuan – ketentuan yang harus ditaati bukan dengan cara demikian.

“Ini negara demokrasi. Setiap warga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, cara penyampaiannya harus berdasarkan aturan – aturan yang ada,” tutup Lasarus Jehamat.(rey)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Soal Isu Gelar JA, Bagian Dari Pembusukan Para Koruptor

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Daerah

Saat Warganya Berjuang Melawan Covid-19, Bupati Karawang dan Wakilnya Beli Mobil Mewah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Daerah

Tindaklanjuti Arahan Presiden, Jembatan Sei Alalak Segera Dibuka

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita
Loading...