Connect with us

Daerah

Polda NTT Diyakini Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes Secara Profesional

Diterbitkan

Pada

Polda NTT Diyakini Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes Secara Profesional
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Polemik dugaan pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) dalam kegiatan pengukuhan TPKAD di Pantai Otan, Pulau Semau, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Jumat (27/08/2021) masih menjadi trending topik.

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran prokes yang diduga dilakukan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Wakil Gubernur, Josef Nai Soi, para Bupati dan Sekda se – NTT, Kamis (02/09/2021), Aliansi Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di depan Mapolda NTT.

Terkait dengan unras yang dilakukan Aliansi Cipayung yang diduga berujung ricuh, Pengamat Hukum Pidana, Mikael Feka yang juga dosen Hukum Pidana Unwira Kupang, angkat bicara.

Mikael Feka kepada wartawan, mengatakan dirinya memberikan apresiasi kepada Aliansi Cipayung dalam melalukan aksi Unras di Mapolda NTT, guna meminta Polda NTT untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran Prokes yang diduga dilakukan oleh Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Sekda se – NTT di Pantai Otan, Pulau Semau.

Menurut Mikael, kebebasan menyampaikan pendapat dijamin konstitusi dan itulah yang disebut dengan Negara Hukum Demokrasi.

Terkait dengan aksi premanisme, kata Mikael, sangat tidak dibenarkan dalam Negara Hukum Indonesia yakni Negara Hukum Pancasila. Tetapi Kebebasan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dilindungi undang-undang.

Dijelaskannya, substansi masalah yang disampaikan Aliansi Cipayung Plus sangat substansial dalam konteks menegakkan hukum bagi semua orang tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, sebagai salah satu dosen hukum pidana mendukung penuh Polda NTT dalam menangani dan menyikapi persoalan dimaksud agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat NTT.

“saya juga minta kepada masyarakat untuk menghargai dan menghormati semua proses hukum yang berlaku. Polisi dalam melaksanakan tugas penegakan hukumnya tidak boleh ditekan dan diintervensi oleh siapapun baik oleh masyarakat maupun oleh penguasa sehingga jangan sampai orang tidak bersalah dihukum dan orang yang bersalah malah tidak dihukum,” ujarnya.

Ditambahkan Dosen Hukum Pidana Unwira Kupang ini, hukum harus ditempatkan pada porsi yang proporsional dan semua pihak harus menghormati semua proses yang ada dalam sistem penegakan hukum di negara ini. Sehingga hukum benar – benar otonom dalam pelaksanaannya.(rey)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

WSBK 2021 Kian Dekat, Pemprov NTB Gencarkan Vaksinasi

Diterbitkan

Pada

Penulis

WSBK 2021 Kian Dekat, Pemprov NTB Gencarkan Vaksinasi
Baca Berita

Daerah

Plt. Wali Kota Tanjungbalai Lepas Keberangkatan Atlet, Wasit dan Official Ikuti PON XX di Papua

Diterbitkan

Pada

Penulis

Plt. Wali Kota Tanjungbalai Lepas Keberangkatan Atlet, Wasit dan Official Ikuti PON XX di Papua
Baca Berita

Daerah

Polres Tanjungbalai Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Patuh Toba 2021

Diterbitkan

Pada

Penulis

Polres Tanjungbalai Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Patuh Toba 2021
Baca Berita
Loading...