Connect with us

DPR

Pertanyakan Alasan Pembubaran BSNP, Komisi X DPR Bakal Panggil Nadiem

Diterbitkan

Pada

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi X DPR RI angkat bicara mengenai pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Effendi pun mengaku akan memanggil Menteri Nadiem untuk dimintai penjelasan dasar dari pembubaran BSNP olehnya.

Pasalnya menurut Dede, Komisi pendidikan belum dapat gambaran besar mengenai alasan pembubaran dari lembaga independen pengatur standar pendidikan ini.

“Iya kita panggil Menteri dulu (Nadiem Makarim) untuk dengar alasannya,” kata Dede kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (2/9/2021).

“Itulah yang jadi pertanyaannya. Kalau ditarik ke Kementerian maka bukan independen lagi namanya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Dede mengaku dirinya mendapat informasi jika BSNP itu sangat aktif dan berjalan baik di daerah. Bahkan, banyak aktivis pendidikan yang berdialog terkait masalah pendidikan nasional tersebut.

“Yang jelas kalau di daerah sih aktif dan menjadi tempat berdialog para aktivis pendidikan juga,” kata politikus Demokrat ini.

Sebelumnya, Pemerintah resmi membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.

Dalam salinan Permendikbud yang dilihat redaksi, Selasa (31/8/2021), pembubaran BSNP itu tertuang di Pasal 334.

Berikut bunyi selengkapnya:

Pasal 334
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1335) tentang Badan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, terdapat Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dalam susunan organisasi Kemendikbud-Ristek. Adapun tugasnya sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 233
(1) Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 234
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan.

Pasal 235
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 234, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan di bidang standar pendidikan;
b. penyusunan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan;
c. pelaksanaan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan;
d. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan;
f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Ketua DPR Dukung Upaya Akselerasi Transformasi Digital bagi Pelaku UMKM

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR RI Puan Maharani (ist/net)
Baca Berita

DPR

Bersama SEAPAC dan WFD, BKSAP Perkuat Rezim Anti Suap di Kawasan ASEAN

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (ist/net)
Baca Berita

DPR

Terkait Pengembangan Motor Listrik, Komisi VII Dukung Program P3TKEBTKE

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto (ist/net)
Baca Berita
Loading...