Connect with us

Ekonomi

Pemerintah Klaim Optimalisasi APBN 2020 Berhasil Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin

Diterbitkan

Pada

Pemerintah Klaim Optimalisasi APBN 2020 Berhasil Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin
Menkominfo Johnny G Plate/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah menyebut optimalisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 telah berperan penting dalam menahan kontraksi ekonomi di masa pandemi. Optimalisasi APBN 2020 juga disebut berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk miskin di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, optimalisasi APBN 2020 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020 juga berkontribusi menekan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun lalu menjadi hanya -2,07 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Hal ini menjadikan Indonesia termasuk negara dengan dampak ekonomi moderat di tengah pandemi.

Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun lalu itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata kontraksi pertumbuhan ekonomi negara G20 yang sebesar -4,7 persen, di antara negara Asean-6 dengan rata-rata -4,3 persen.

Efektivitas APBN TA 2020 juga telah berhasil menekan laju penambahan penduduk miskin di Indonesia menjadi 10,19 persen. Angka ini lebih baik dari prediksi Bank Dunia yang memprediksi penambahan penduduk miskin di dalam negeri akan mencapai 11,8 persen pada 2020.

“Dengan kata lain, seperti diutarakan Ibu Menteri Keuangan, APBN TA 2020 telah menyelamatkan lebih dari 5 juta rakyat Indonesia tak jatuh ke jurang kemiskinan akibat pandemi Covid-19,” jelas Johnny.

Pemerintah bersama DPR telah menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 (RUU P2 APBN TA 2020) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan UU P2 APBN TA 2020 menunjukkan bahwa DPR sebagai perwakilan masyarakat Indonesia telah menerima pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN TA 2020, termasuk pelaksanaan Program PC-PEN TA 2020.

RUU P2 APBN TA 2020 berisi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan ini akan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejak 2016, Opini WTP atas LKPP 2020 ini menjadi yang kelima kali yang diperoleh pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 merupakan laporan pertanggungjawaban dari pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN TA 2020 yang merupakan gabungan dari 86 (delapan puluh enam) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan 1 (satu) Laporan Keuangan Bendahara Umum negara.

Adapun untuk anggaran PC-PEN pada tahun lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliu. Sampai dengan akhir TA 2020, realisasi atau serapan anggaran tersebut mencapai Rp575,8 triliun atau 82,83 persen.

“Program PEN diutamakan untuk memulihkan dan melindungi masyarakat dari COVID-19 serta menjaga perekonomian nasional, melalui dukungan kepada UMKM, dunia usaha dan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, pemerintah memberikan prioritas kepada masyarakat miskin dan rentan yang perlu mendapatkan bantuan dalam program jaring pengaman sosial,” papar Menkominfo.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Pimpinan DPR dan Presiden Diminta Tak Tandatangani dan Sahkan Calon Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pimpinan DPR dan Presiden Diminta Tak Tandatangani dan Sahkan Calon Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana
BPK/Net
Baca Berita

Ekonomi

Legislator PKS Desak Pemerintah Serius Benahi Industri Gula Nasional

Diterbitkan

Pada

Penulis

Legislator PKS Desak Pemerintah Serius Benahi Industri Gula Nasional
Anggota Komisi VI Amin Ak/Net
Baca Berita

Ekonomi

Kemenkop Jelaskan Pelaksanaan Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kemenkop Jelaskan Pelaksanaan Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro
(ist/net)
Baca Berita
Loading...