Mungkinkah Anies Baswedan Langsung Ditahan Penyidik KPK Hari Ini Usai Diperiksa …?

  • Bagikan
Mungkinkah Anies Baswedan Langsung Ditahan Penyidik KPK Hari Ini Usai Diperiksa ...?
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi pada hari ini, Selasa (21/9/2021).

Anies dan Presetyo Edi diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019.

Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

“Tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC (Yoory Corneles Pinontoan) dkk, di antaranya yaitu Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) dan Prasetyo Edi Marsudi (Ketua DPRD DKI Jakarta) untuk hadir di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (20/9/2021) kemarin.

Baca : Pegawai KPK Nonaktif Bantah Novel Lindungi Anies Baswedan

Sehingga, ujar dia, dari keterangan para saksi itu, perbuatan para tersangka kasus pengadaan lahan di Munjul tersebut menjadi lebih jelas dan terang.

“Saat ini, tim penyidik terus melengkapi berkas perkara tersangka YRC dkk dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi,” ucap Ali. “KPK berharap kepada para saksi yang telah dipanggil patut oleh tim penyidik untuk dapat hadir sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam surat panggilan dimaksud,” tutur dia.

Terpisah, di salah satu acara stasiun TV swasta Anies menyatakan dirinya akan hadir memenuhi undangan untuk pemeriksaan terkait kasus Munjul yang dilayangkan oleh KPK.

Hal itu disampaikan Gubernur DKI itu usai melayat ke rumah duka mertua Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sunarti Sri Hadiyah Sarwo Edhie Wibowo.

“Saya sendiri belum tahu keterangan yang dibutuhkan apa, insya Allah, saya akan hadir sesuai dengan undangan yang diberikan oleh KPK, besok pagi di kantor KPK,” ujar Anies.

Baca : Usai Patung Bambu, Kini Anies Baswedan Kembali Buat Tugu Sepeda, Anggota DPRD DKI : Itu hanya Buang Buang Uang

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang tersangka. Selain Yoory, ada juga Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian.

Kemudian, Korporasi PT Adonara Propertindo, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar. KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp 152,5 miliar akibat kasus tersebut.

Ditempat terpisah, Partai Solidaritas Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Anies Baswedan agar pengusutan alokasi anggaran penyertaan modal daerah atau PMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3,3 triliun kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya selama tahun 2019 hingga 2021.

Permintaan itu menyusul penetapan status tersangka Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan Rumah DP 0 Rupiah di daerah Munjul, Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 2019.

Baca : Bantah Terlibat, Ketua DPRD DKI Malah Minta Anies Tanggung Jawab Masalah Pengadaan Lahan DP Rumah Nol Rupiah

Adapun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyetor dana penyertaan modal daerah untuk pengadaan tanah di Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan nilai total mencapai Rp3,3 triliun.

Perinciannya, APBD 2019 sebesar Rp1,4 triliun, APBD-P 2020 Rp900 miliar, dan APBD 2021 Rp1 triliun.

“Jadi kalau ada yang mengatakan, kasus ini cukup di tingkat SKPD, alasannya dari mana ?, bayangkan dari Rp3,3 triliun itu ada sebagian yang sudah dibelanjakan dan ada yang belum, namun kami belum mendapatkan data penyerapan anggaran lebih rinci,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari melalui keterangan tertulis, yang diterima Redaksi Senin (20/9/2021) malam.

Baca: Wagub DKI Mengaku Tak Tahu Pembelian Lahan 70 Hektare oleh Perumda PSJ

Menurut Eneng, anggaran pengadaan tanah di DKI Jakarta terbilang rawan karena nilai anggarannya relatif tinggi setiap tahunnya. Namun proses pengadaannya tidak transparan. “Mulai dari penetapan lokasi, penunjukan penyedia, penawaran harga, hingga negosiasi harga semuanya dilakukan secara tertutup dan offline,” tuturnya.

Selin itu,Eneng juga meminta kepada KPK agar tidak hanya di kasus pengadaan tanah Munjul ini saja.

“Saya minta KPK tidak hanya sampai di Kasus ini saja, masih banyak kasus lain , seperti kasus, Papung Bambu, kasus Patung Sepeda, kasus Pohon plastik, kasus kelebihan bayar gaji, kasus masker dan kasus yang paling besar lagi ada Formula E, “Ucapnya.

Baca : Trilyunan Uang DKI Tak Jelas, PSI dan PDIP Semakin Getol Interpelasikan Anies terkait Formula E, Lantas Bagaimana Fraksi Lain ?

Sebelumnya Denny Siregar melalui akun Youtubenya mengatakan ini mungkin kasus paling kasus gede berani gak KPK.

“Wah, gede juga tangkapan KPK kali ini. Lumayan ada nilai triliun-triliunnya, dariapda cuma mengandalkan OTT yang dapatnya cuma Rp 1 dan 2 miliar. Malah dulu sebelum direvisi, KPK nangkapnya cuma nilai Rp 150 juta. Ini sih bukan teri lagi namanya, tapi cucunya teri”. Ucapnya.

Denny juga mengingat KPK, jangan sampai kasus gede ini nanti di ambil Jaksa atau kepolisian, jika diambil penegak hukum dan jaksa, maka akan hancurlah kredibilitas KPK.

“Apakah kali ini KPK tidak mau disalip Kepolisian dan kejaksaan, namun jika kasus gede ini diambil jaksa dan polisi, maka makin hancurlah citra KPK,” Ucapnya.(Din)

 

 

  • Bagikan
Loading...