Connect with us

DPR

Minta Bappenas Buat Langkah Strategis di Proyek IKN, DPR: Kami Tak Mau Utang Negara Naik Lagi

Diterbitkan

Pada

Minta Bappenas Buat Langkah Strategis di Proyek IKN, DPR: Kami Tak Mau Utang Negara Naik Lagi
Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah mengutarakan harapannya agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dapat membuat langkah strategis terkait pelaksanaan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

“Kementerian PPN/Bappenas perlu menyiapkan penanganan dan strategi yang baik terkait hal itu. Kami tentu tidak ingin APBN terbebani dan utang negara naik,” kata Siti Mufattahah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/9/2021).

Ia mengingatkan bahwa skema pembangunan IKN rencananya melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sudah dilakukan pemerintah sejak 15 tahun lalu, namun yang ter-delivery hanya sekitar Rp20 triliun.

Angka tersebut, menurut dia, adalah untuk proyek dengan internal rate of return (IRR) di atas 15 persen.

“Berapapun dana proyek IKN pasti berdampak pada APBN. Utang pemerintah diperkirakan akan semakin meningkat,” ujar Siti.

Seperti diketahui, persiapan pemindahan IKN sebenarnya telah tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN yang baru serta aktivitas pembangkit kegiatan ekonomi bagi IKN dan sekitarnya.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan keterpaduan rencana pemindahan IKN menjadi salah satu output Rencana Kerja Bappenas Tahun 2022.

“Di dalam masterplan Bappenas, pembangunan diperkirakan 15-20 tahun. Jadi kita tinggal membagi segmentasinya, mulai kapan atau kapan dimulai. Jadi itu yang kita coba selesaikan,” kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (1/9).

Menteri Suharso menyampaikan RUU IKN sudah selesai disiapkan dan telah dibahas antar kementerian/lembaga. Pelaksanaan pemindahan IKN, lanjutnya, tergantung pada perkembangan kondisi pandemi COVID-19.

Selain keterpaduan rencana pemindahan, satu hasil yang menjadi Rencana Kerja Bappenas Tahun 2022 adalah kesiapan Badan Otorita untuk pemindahan IKN. “Otorita IKN tersebut telah dibahas antara kementerian/lembaga dan draft Perpres telah disiapkan dan akan disesuaikan dengan UU IKN,” katanya.

Suharso juga menyampaikan perkembangan terkini dalam persiapan rencana pemindahan IKN terus dilaksanakan, seperti pemutakhiran desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dilengkapi penyesuaian tahapan pemindahan ASN, TNI, BIN, Polri dan permodelan skala detail. Kemudian rancangan dasar pada skala detail 1:5.000 untuk perumahan dan perkantoran.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Dasco: Aksi KKB Cuma Bentuk Caper Mereka ke Dunia Internasional

Diterbitkan

Pada

Penulis

Dasco: Aksi KKB Cuma Bentuk Caper Mereka ke Dunia Internasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad/Ist
Baca Berita

DPR

Komisi XI Berharap RUU HKPD Jadi Solusi Kebijakan Keuangan Jika Sudah Disahkan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi XI Berharap RUU HKPD Jadi Solusi Kebijakan Keuangan Jika Sudah Disahkan
Baca Berita

DPR

Ikut Pencalonan CHA Hakim Perdata, Yohanes Priyana: Secara Kualitas Sama Saja

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ikut Pencalonan CHA Hakim Perdata, Yohanes Priyana: Secara Kualitas Sama Saja
Baca Berita
Loading...