Connect with us

Nasional

Menkes Sebut Pembobolan Data Kesehatan Lebih Parah Ketimbang Data Perbankan

Diterbitkan

Pada

Menkes Sebut Pembobolan Data Kesehatan Lebih Parah Ketimbang Data Perbankan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya terkait kasus pembobolan data di aplikasi PeduliLindungi. Dia menilai efek pembobolan data kesehatan lebih buruk ketimbang data perbankan.

“Kenapa saya sedih sekali melihat ini dan saya terima kasih Polda bisa identifikasi dan bisa selesaikan masalah ini dengan baik,” kata Budi di Mapolda Metro Jaya, Jumat (3/9/2021).

Budi yang lama berkecimpung di dunia perbankan menyampaikan bahwa aksi fraud atau pembobolan juga kerap terjadi.

Namun, di bidang perbankan, hanya akan merugikan satu pihak saja. Misalnya, si pemilik rekening.

“Kalau dosa, dosa, salah, salah tapi korban satu,” ucap Budi.

Lain halnya di bidang kesehatan. Akibat yang ditimbulkan bisa menyasar banyak orang. Tidak seperti pembobolan data rekening.

“Di sini korban bisa kita, bisa keluarga kita, atau bisa tetangga kita, dan satu Indonesia. Jadi kelipatan besar sekali. Maka korbannya bisa lebih banyak dan ini berurusan dengan nyawa, kalau di perbankan urusan dengan hari,” ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar kasus akses ilegal dan pencurian data di aplikasi PeduliLindungi yang kemudian dimanfaatkan untuk membuat sertifikat vaksin. Dalam kasus ini, seorang staf Kelurahan Muara Karang berinisial HH dengan leluasa mengakses data kependudukan atau NIK dan akses cara Pcare.

Tersangka berhasil membuat dan menjual 93 sertifikat vaksin palsu yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi. Polisi tengah mendalami dan menyelidiki puluhan sertifikat vaksin palsu yang sudah dijual oleh para pelaku.

“Tim penyidik sedang mendalami 93 kartu vaksin yang sudah dapat dipergunakan di aplikasi PeduliLindungi agar itu bisa kita tarik kembali dan bisa kita amankan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 30 dan atau Pasal 32 UU ITE dengan ancaman enam tahun penjara dan denda sebanyak Rp600 juta.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR RI Tidak Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Calon BPK Besok di Paripurna

Diterbitkan

Pada

Penulis

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR RI Tidak Sahkan Nyoman Adhi Suryadnyana Calon BPK Besok di Paripurna
Baca Berita

Headline

KPU Diminta Berhati-hati Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPU Diminta Berhati-hati Tentukan Jadwal Pemilu 2024
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin (ist/net)
Baca Berita

Headline

Hasil Rampasan Kasus Korupsi, KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara

Diterbitkan

Pada

Penulis

Hasil Rampasan Kasus Korupsi, KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita
Loading...