Mendagri Usulkan Hari Pemungutan Suara Dilaksanakan pada Bulan April Pada Pemilu 2024 Mendatang

  • Bagikan
Mendagri Usulkan Hari Pemungutan Suara Dilaksanakan pada Bulan April Pada Pemilu 2024 Mendatang
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada April atau Mei 2024. Usulan ini berbeda dari yang usulan KPU agar pemilu berlangsung Februari 2024.

“Kami mengusulkan agar hari pemungutan suaranya dilaksanakan pada bulan April seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau kalau masih memungkinkan Mei 2024,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9/2021) kemarin.

Jika Pemilu 2024 diadakan pada bulan Februari, kata Tito, itu akan memajukan semua tahapan sebelumnya, setidaknya pada Juni 2022.

Menurutnya, hal itu akan memengaruhi suhu politik nasional dan daerah yang berdampak pada aspek keamanan dan pembangunan.

“Penentuan hari pemungutan suara akan berdampak ke belakang pada pentahapan, ini akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik keamanan, eksekusi program-program pemerintah daerah dan lain-lain, bukan hanya pusat daerah juga, kan semua bedampak,” ujar Tito.

“Dengan asumsi 21 Februari, ini psikologi publik juga sudah mulai memanas. Padahal pemerintah baru bergerak Oktober 2019, kira-kira demikian, dan di tengah ini ada pandemi lagi,” ujarnya.

Sementara terkait Pilkada Serentak 2024, Tito menyatakan pemerintah sepakat dengan usulan KPU, yaitu digelar pada 27 November 2024.

“Kalau untuk masalah pilkada, karena memang dikunci oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, harus di bulan November 2024, maka usulan hari Rabu 27 November kami kira enggak masalah,” ujar Tito.

Sebelumnya KPU mengusulkan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 pada 21 Februari 2024, sementara itu hari pemungutan Pilkada Serentak 2024 diusulkan digelar pada 27 November 2024.

Namun Pada rapat tersebut, Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan, pihaknya mengusulkan masa kampanye pemilihan umum (pemilu) 2024 diperpanjang menjadi tujuh bulan.

Usulan ini berbeda dari usulan awal KPU, yaitu empat bulan masa kampanye pemilu.

“Dengan durasi kampanye pemilu selama 120 hari yaitu 21 Oktober 2023 sampai 17 Februari 2024 maka proses pengadaan yang berkaitan dengan calon hanya berlangsung selama kurang lebih 4 bulan,” kata Ilham di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

Ilham menjelaskan alasan menambah masa kampanye ini berkaitan dengan distribusi logistik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Waktu kampanye tujuh bulan, kata Ilham, diharapkan akan menghindarkan potensi keterlambatan pengiriman logistik ke TPS.

Dalam waktu 7 bulan tersebut, katanya, KPU akan melakukan proses pengadaan logistik selama satu bulan. Durasi itu sudah termasuk potensi penambahan waktu jika ada gagal lelang dua bulan.

“Oleh karenanya usulan KPU menambahkan durasi kampanye dengan menyamakan durasi kampanye pada pelaksanaan pemilu 2019 yaitu selama 209 hari atau 7 bulan untuk menghindari potensi tidak tepatnya logistik datang ke TPS,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang justru berharap masa kampanye dipersingkat menjadi tiga bulan, dan kampanye pilkada menjadi 45 hari.

“Sebaiknya untuk tahapan pemilu seperti masa kampanye Pilpres dan Pileg, penyelenggaraan nya dibatasi cukup selama tiga bulan saja. Begitu juga dengan Pilkada kampanyenya cukup 45 hari saja, dengan pertimbangan bentuk dukungan kita terhadap Pemerintah dalam menurunkan penyebaran kasus Covid-19,” ujarnya.

Junimart meminta agar penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang diselenggarakan secara minimalis untuk menghemat anggaran yang harus ditanggung negara.

Menurutnya, semakin lama tahapan penyelenggaraannya, akan semakin besar anggaran negara nantinya yang dihabiskan

“Anggaran penyelenggaraan pemilu ini harus kita perhatikan, karena menyangkut situasi ekonomi sekarang. Sehingga sebaiknya penyelenggaraan tahapan pemilu dibuat minimalis saja. Menyangkut anggaran semakin lama tahapan maka akan semakin tinggi anggaran yang dihabiskan,” kata Junimart.

Mantan anggota Komisi III DPR RI itu menekankan, seharusnya penggunaan anggaran pada pemilu 2024 mendatang lebih dioptimalkan peruntukannya kepada pembayaran honor dari para tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lapangan.

Sementara Mendagri, Tito Karnavian juga menyoroti anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU sebesar Rp 86 triliun.

Mendagri meminta agar KPU menekan anggaran itu karena dinilai terlalu tinggi dan situasi kondisi ekonomi saat Pandemi Covid-19.

“Kemarin (saya) membaca di media pengajuan Rp 86 triliun, jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detil satu persatu angka tersebut. Karena lompatannya terlalu tinggi,” kata Tito.

Ia menjelaskan anggaran tersebut meningkat jauh dari dua pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2014 anggaran sekitar Rp 16 triliun, dan pada Pemilu 2019 anggaran Rp 27 triliun.

“Di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional, apalagi tahapannya kalau di 2022 dimulai, ini harus kita pertimbangkan betul,” ucap Tito.

Sebelumnya, KPU mengajukan total pagu anggaran Rp 86,2 triliun untuk Pemilu 2024.

Anggaran yang disiapkan dari 2021 itu digunakan untuk konsolidasi demokrasi, operasional, dan non-operasional. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(Din)

 

 

  • Bagikan
Loading...