Connect with us

DPR

Lindungi Rakyat, Ketua DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Bencana

Diterbitkan

Pada

Ketua DPR RI Puan Maharani (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi potensi bencana hidrometereologi seperti banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.

“Pemerintah agar menyiapkan langkah-langkah antisipasi bencana sedini mungkin untuk melindungi rakyat dari potensi bencana,” kata Puan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/9/2021).

Pernyataan itu disampaikan Puan terkait peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi terjadinya cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia berlaku sejak 14-20 September 2021.

Hasil analisa BMKG menyebutkan, cuaca ekstrem terjadi akibat mulai aktifnya sejumlah fenomena dinamika atmosfer yang melewati wilayah Indonesia seperti Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby Ekuatorial, dan gelombang Kelvin. Fenomena-fenomena dinamika atmosfer tersebut mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas.

Menyusul peringatan cuaca ekstrem, BMKG juga menetapkan sejumlah wilayah berada pada status siaga banjir yang berlaku untuk tanggal 13-15 September 2021. Provinsi yang ditetapkan siaga banjir adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Puan mengharapkan kesiapan seluruh jajaran pemerintah dalam menghadapi potensi bencana dampak dari cuaca ekstrem akibat berbagai fenomena alam itu.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan mitigasi bencana hidrometeorologi sebagai langkah upaya penyelamatan rakyat dari potensi bencana,” ucap politisi PDI Perjuangan itu berharap.

Puan juga mengingatkan agar seluruh instansi/lembaga di daerah saling bersinergi dengan baik untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan biarkan masyarakat menunggu jika terjadi bencana,” ujar Puan menegaskan.

Puan pun meminta agar jajaran pemerintah di daerah-daerah yang berstatus siaga banjir itu untuk selalu siap siaga. Koordinasi Forkopimda di setiap wilayah dinilai perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi rakyat.

“Siapkan infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia semaksimal mungkin. Optimalkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan manakala terjadi banjir. Jangan sampai ada kata kecolongan, anomali alam dan sebagainya,” tutur Puan.

Selain langkah jangka pendek, cucu Bung Karno itu meminta pemerintah untuk menyiapkan aspek jangka panjang. Dengan begitu, kata Puan, dampak bencana alam bisa diminimalisasi.

“Bisa melalui bantuan teknologi dalam upaya mitigasi, perlu terus ditingkatkan sistem informasi deteksi dini perkiraan cuaca supaya lebih akurat, sehingga rakyat dapat mengantisipasinya,” kata Puan.

Ia juga menilai pentingnya Indonesia mengingatkan negara-negara di dunia untuk bersama-sama mengatasi pemanasan global. Ini merupakan langkah jangka panjang untuk mengatasi cuaca ekstrem.

Puan menjelaskan sebagai negara kepulauan, Indonesia akan rentan terhadap dampak perubahan iklim. Upaya ini tidak bisa sendiri, Indonesia perlu mendorong negara-negara lain meningkatkan komitmen pengurangan emisi seperti yang telah saya sampaikan juga di forum Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP) beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, Indonesia diminta untuk terus berkontribusi dalam upaya pencegahan bencana. Beberapa di antaranya, menurut Puan, adalah dengan menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan, mempercepat transformasi energi terbarukan, hingga berkomitmen terhadap transportasi ramah lingkungan.

“Ajak masyarakat untuk mengenali isu ini dan berkontribusi agar bisa mewariskan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ujar Puan. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Gegara Puan Canda Dengan Warga, Pangdam Jaya sampai Tertawa, Begini Candaannya

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

DPR

Mulai Tingkat DPRD Kabupaten Kota Hingga DPR RI Fraksi NasDem Gelar Workshop Nasional Bahas Revisi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 di Makassar

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

DPR

Diduga Ada Pembekakan Biaya, Herman Khaeron: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu Diaudit

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron (ist/net)
Baca Berita
Loading...