Connect with us

Hukum

Komnas HAM Klaim Digandeng Kemenkumham Benahi Sistem Lapas di Indonesia

Diterbitkan

Pada

Komnas HAM Klaim Digandeng Kemenkumham Benahi Sistem Lapas di Indonesia
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komnas HAM mengaku digandeng Kemenkumham untuk bekerja sama membenahi sistem lembaga pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik saat menyambangi Lapas Klas I Tangerang, pada Kamis (9/9).

“Ada MoU (Nota Kesepahaman) Komnas HAM dengan Dirjen Lapas dan Menteri Hukum dan HAM, kalau satu tujuan MoU, itu untuk pembenahan sistem lapas di seluruh Indonesia,” kata Taufan kepada wartawan.

Taufan menyoroti masalah kelebihan kapasitas yang menurut dia menjadi masalah utama pada lapas-lapas di Indonesia. Menurut dia, masalah over kapasitas merupakan masalah sistemik.

Taufan mengatakan, kapasitas berlebih (over capacity) pada lapas sangat terkait dengan sistem pemidanaan, terutama kepada kasus narkoba.

“Contoh misalnya, orang yang sebetulnya pengguna narkoba dan dalam sistem pemidanaan kita dia dipenjarakan sekian lama dan jumlahnya besar sekali di seluruh Indonesia sehingga itu membuat over capacity,” katanya.

Taufan berharap ada perubahan dalam sistem pemidanaan Indonesia, terutama pada kasus narkoba. Ia heran pemerintah masih menerapkan pidana bagi kasus tersebut, padahal di negara lain tak lagi demikian.

Sejumlah pihak sebelumnya juga turut menyoroti kelebihan kapasitas buntut kebakaran di Blok C2 Lapas Klas I Tangerang. Tak terkecuali Menkumham Yasonna Laoly, yang menyebut bahwa UU Narkotika saat ini menjadi biang kerok atas over kapasitas di sebagian besar lapas.

Yasonna menyebut saat ini 50 persen penghuni lapas di seluruh Indonesia didominasi para pelaku kejahatan narkoba. Dia pun mendorong agar ada revisi pada UU tersebut. Menurut dia, para pemakai narkoba mestinya cukup hanya direhabilitasi.

“Saya sudah laporkan tadi ke Pak Menkopolhukam, saya ditelepon pak Presiden, saya jelaskan masalahnya, kenapa? kalau pemakai itu hendaknya direhabilitasi,” kata dia, Rabu (8/9).[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara
KPK/Net
Baca Berita

Headline

Besok KPK Akan Garap Anies Baswedan Dan Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Rumah DP 0 Persen

Diterbitkan

Pada

Penulis

Besok KPK Akan Garap Anies Baswedan Dan Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Rumah DP 0 Persen
Baca Berita

Headline

Hasil Rampasan Kasus Korupsi, KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara

Diterbitkan

Pada

Penulis

Hasil Rampasan Kasus Korupsi, KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita
Loading...