Kenaikan Cukai Rokok Malah Bakal Buat Petani Tembakau Jadi Korban

  • Bagikan
Kenaikan Cukai Rokok Malah Bakal Buat Petani Tembakau Jadi Korban
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah berencana menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok di tahun depan. Namun, sejumlah pihak justru khawatir kenaikan tersebut akan menekan industri hasil tembakau.

Untuk itu, pemerintah diminta adil menerapkan kebijakan cukai hasil tembakau itu ke sejumlah sektor, kesehatan maupun industri tembakau. Sebab, cukai rokok hingga saat ini masih menjadi salah satu sumber terbesar penerimaan negara.

Prima Gandhi, Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), menyatakan bahwa perlambatan perekonomian akibat pandemi COVID-19 telah meningkatnya jumlah pengangguran karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kerugian ya pasti tenaga kerja dan bahan baku. Kalau bahan baku ke petani, ke tenaga kerja ya kenanya ke para buruh,” ujar Prima dalam keterangannya, Jumat (17/9).

Menurutnya, dalam industri hasil tembakau, ketika terjadi penurunan produksi akibat permintaan berkurang, banyak pihak yang menjadi korban. “Cukai naik, pasti yang ditekan perusahaan adalah tembakaunya yang dari petani. Cukai naik, perusahaan harus menjaga produksinya agar tidak tinggi biayanya. Petani lah yang jadi korbannya, belum lagi korban keadaan alam seperti musim hujan yang panjang,” jelasnya.

Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengatakan keprihatinannya akan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang secara progresif naik tiap tahun.
“Semua prihatin di masa pandemi serba sulit ini tapi kita di sektor industri hasil tembakau dituntut memberikan sumbangsih yang besar. Pemerintah harusnya berikan kelonggaran,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyampaikan bahwa adanya intervensi lembaga asing dalam rencana revisi PP 109/2012 akan merugikan publik dan berbagai pihak. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah memperhatikan kepentingan publik dan tidak bertindak otoriter dalam mengambil kebijakan.

“Ini harus dikonsultasikan kepada masyarakat. Tanpa ada konsultasi, maka akan menjadi kebijakan setengah matang yang cenderung otoriter dan kemudian publik jadi pihak yang dirugikan,” kata Trubus.

“IHT ada petani tembakau dalam konteks ini, warisan turun temurun, sehingga ini perlu dipertahankan. Kalau soal IHT hasilkan cukai, ini juga untuk kesehatan, dari pengumpulan pajak cukai dialihkan ke yang lain.” lanjutnya.

Sebelumnya, Pakar Hukum Internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan, wacana revisi PP 109/2012 tidak hanya masalah kesehatan semata, tetapi juga mempengaruhi bidang lainnya termasuk perekonomian nasional.

“Tidak fair jika industri hasil tembakau hanya dilihat semata dari sisi kesehatan. Jangan karena ada aspek kesehatan, industri tembakaunya diberantas. Tidak bisa demikian,” ujar Hikmahanto dalam acara diskusi Bedah Proses Legislasi Industri Hasil Tembakau.

Menurut dia, mata rantai industri hasil tembakau telah berkontribusi banyak terhadap perekonomian negara, mulai dari serapan tenaga kerja hingga penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang sebagiannya justru dialokasikan bagi sektor kesehatan.

“Indonesia punya kedaulatan. Dalam konteks industri hasil tembakau perlu buka lapangan kerja, petani, pelinting tembakau, sangat banyak yang berkaitan dengan industri hasil tembakau,” tambahnya.[prs]

  • Bagikan
Loading...