Connect with us

Kesehatan

Kemenkes Klaim Sertifikat Bukti Vaksin Sebagai Syarat Administrasi untuk Keselamatan Warga

Diterbitkan

Pada

Kemenkes Klaim Sertifikat Bukti Vaksin Sebagai Syarat Administrasi untuk Keselamatan Warga
Jubir Vaksinasi Covid Kemenkes Siti Nadia Tarmizi/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim sertifikat bukti vaksin Covid-19 pada aplilasi PeduliLindungi sebagai syarat administrasi bertujuan untuk keselamatan warga.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan kebijakan itu juga diterapkan agar laju penyebaran virus Covid-19 dapat ditekan.

Hal tersebut disampaikan Siti Nadia merespons petisi yang dibuat masyarakat dengan judul ‘Batalkan Kartu Vaksin sebagai syarat Administrasi’ di situs change.org.

“Kartu vaksin yang berada di aplikasi PeduliLindungi sebagai persyaratan untuk perjalanan, masuk mal dan restoran, serta sejumlah aktivitas lain bertujuan memberikan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat saat melakukan aktivitas di tempat publik,” kata Nadia kepada wartawan, Kamis (9/9).

Nadia menyebut berdasarkan hasil evaluasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi per Senin (6/9), sebanyak 1.625 orang positif Covid-19 masih beraktivitas di ruang publik. Oleh sebab itu, kata Nadia, syarat administrasi itu harus diterapkan.

“Ini tentu saja membahayakan keselamatan orang-orang yang ada di sekitarnya,” ujarnya.

Nadia mengakui ada sejumlah warga yang memiliki komorbid sehingga belum bisa melaksanakan vaksinasi dan mendapat bukti vaksin di PeduliLindungi. Namun, kata dia, jumlah kelompok tersebut tidak banyak.

Menurutnya, warga yang mempunyai komorbid bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Ia menyebut vaksinasi terhadap warga dengan komorbid bisa menunggu hasil keputusan dokter.

“Kita tahu vaksin kan malah ada yang diberikan utuk yang punya komorbid, hanya sebagian kecil dari yang komorbid ditunda utuk mendapatkan vaksinasinya,” ujarnya.

“[Harus] mendapatkan keterangan dari dokter yg merawat penyakitnya selama ini untuk mendapatkan kepastian surat layak tidaknya mendapatkan vaksinasi,” kata Nadia menambahkan.

Selain itu, kata Nadia, menyatakan warga dengan komorbid yang tidak bisa menjalani vaksinasi masih bisa beraktivitas di luar rumah. Namun, warga tersebut harus meminta keterangan dari dokter yang merawatnya.

“Kalau karena komorbid, minta surat keterangan dari spesialis yang merawatnya selama ini dan ini bisa digunakan saat melakukan perjalan,” katanya.

Dukungan terhadap petisi terkait penolakan kartu vaksin sebagai syarat administrasi perjalanan terus meningkat. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, hari ini, Kamis (9/9) pukul 12.05 WIB, jumlah orang yang menandatangani petisi tersebut mencapai 29.624 orang.

Pembuat petisi, Lilis menilai syarat kartu vaksin untuk tidak bisa diterapkan secara general. Ia menyebut beberapa pihak tak bisa melakukan vaksinasi dengan alasan tertentu, seperti mempunyai komorbid.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kesehatan

Pasien COVID-19 Tersisa Kurang 500 Orang, Ini Penjelasan RS Wisma Atlet

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pasien COVID-19 Tersisa Kurang 500 Orang, Ini Penjelasan RS Wisma Atlet
Koordinator RSDC Wisma Atlet Kemayoran Mayjen TNI dr Tugas Ratmono (ist/net)
Baca Berita

Kesehatan

Menhub: Tes PCR Penumpang LN Perkecil Risiko Penularan COVID-19

Diterbitkan

Pada

Penulis

Menhub: Tes PCR Penumpang LN Perkecil Risiko Penularan COVID-19
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ist/net)
Baca Berita

Kesehatan

Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer, Sekarang Dapat 1,1 Juta Dosis

Diterbitkan

Pada

Penulis

Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer, Sekarang Dapat 1,1 Juta Dosis
Baca Berita
Loading...