Connect with us

Daerah

Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes, Gunernur NTT Dipolisikan

Diterbitkan

Pada

Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes, Gunernur NTT Dipolisikan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kamis (02/09/2021) Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang resmi melaporkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat ke Polda NTT.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dipolisikan Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pada 27 Agustus lalu, di Desa Otan, Pulau Semau, Kabupaten Kupang.

Laporan Aliansi Cipayung Plus ini diwakili ketua PMII Cabang Kupang, Ikhwan Syahar. Laporan itu tertuang dalam surat Nomor : STTL/267/lX/1.24/2021/SPKT POLDA NTT tertanggal 2 September 2021, yang ditandatangani AKP Made Mudana.

Sebelum Gubernur NTT dipolisikan, Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang menggelar aksi demonstrasi. Aliansi ini mendesak Polda NTT menerima laporan tersebut. Aksi demonstrasi yang diikuti ratusan mahasiswa itu berlangsung kurang lebih lima jam. Massa aksi sempat memblokade ruas jalan didepan Polda NTT, sehingga kendaran yang melewati jalur itu terpaksa dialihkan ke jalur alternatif oleh aparat kepolisian yang berjaga.

Massa aksi juga nyaris terlibat cekcok dengan sekelompok orang yang diduga sebagai preman. Namun ketegangan berhasil diredam kepolisian yang berjaga di lokasi.

Dalam orasi, Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang mendesak Polda NTT segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran protokol kesehatan, yang terjadi di pulau Semau sesuai dengan pasal 216 KUHP ayat 1, pasal 510 KUHP, pasal 5 dan 14 UU nomor 04 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

Selanjutnya, pasal 93 UU nomor 06 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pasal 15 ayat 5 PERGUB NTT nomor 26 tahun 2020 tentang tata normal baru di provinsi NTT, dan PERKAPOLRI nomor MAK/02/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran covid-19.

Mereka juga mendesak kepolisian daerah NTT untuk menerima laporan yang dibuat oleh kelompok Cipayung Plus, maupun berbagai elemen masyarakat lainnya.

Selain itu, Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang mendesak gubernur NTT untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat, serta mengklarifikasi masalah yang terjadi di Pulau Semau, desa Otan Kabupaten Kupang, dalam kurun waktu 2×24 jam.

Perwakilan massa aksi akhirnya diizinkan masuk dan bertemu Kabid Humas Polda. Mereka berdialog hampir dua jam, setelah itu melaporkan gubernur NTT ke SPKT.

Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang terdiri dari GMKI, HMI, PMII, GMNI, PMKRI dan IMM.(rey)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Plt. Wali Kota Tanjungbalai Lepas Keberangkatan Atlet, Wasit dan Official Ikuti PON XX di Papua

Diterbitkan

Pada

Penulis

Plt. Wali Kota Tanjungbalai Lepas Keberangkatan Atlet, Wasit dan Official Ikuti PON XX di Papua
Baca Berita

Daerah

Polres Tanjungbalai Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Patuh Toba 2021

Diterbitkan

Pada

Penulis

Polres Tanjungbalai Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Patuh Toba 2021
Baca Berita

Daerah

Jamintel Kejagung RI Buka Giat Forum Koordinasi Himbara

Diterbitkan

Pada

Penulis

Jamintel Kejagung RI Buka Giat Forum Koordinasi Himbara
Baca Berita
Loading...