Connect with us

Hukum

Jaksa Agung Minta Sidang Online Dikaji Efektivitasnya

Diterbitkan

Pada

Jaksa Agung Minta Sidang Online Dikaji Efektivitasnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Jaksa Agung RI Burhanuddin Sanitiar menyebutkan pelaksanaan sidang secara daring (online, red) perlu dikaji efektivitasnya.

Demikian dikatakan Jaksa Agung dalam pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Tindak Pidana Umum secara virtual dari Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan, Rabu (1/9/2021).

Pelaksaanaan sidang daring menjadi isu aktual yang disinggung oleh Jaksa Agung dalam Rakernis Bidang Tindan Pidana Umum yang dihadiri secara virtual oleh seluruh jajarannya.

Menurut Burhanuddin, kaji ulang ini untuk mengetahui apakah sidang daring ke depan hanya diberlakukan dalam keadaan darurat seperti saat ini atau sidang daring dapat menggantikan sidang konvensional secara permanen atau sidang daring tetap diberlakukan berjalan berdampingan dengan sidang konvensional sebagai pilihan proses penyelesaian perkara di pengadilan.

“Perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana sidang ‘online’ ini dapat dipertahankan sebagai instrumen proses penyelesaian perkara di pengadilan,” tutur Burhanuddin.

Pelaksanaan sidang secara virtual (online) diatur berdasarkan Peraturan Mahmakah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang diundangkan pada 29 September 2020.

Pelaksaan persidangan melalui telekonferensi guna melindungi tersangka/terdakwa dari ancaman penyebaran COVID-19, Mahkamah Agung melakukan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM pada April 2020.

Setelah adanya perjanjian tersebut, pengadilan, kejaksaan dan rumah tahanan beradaptasi dengan menggelar sidang daring untuk terdakwa yang masa penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi.

Namun, sidang secara elektronik untuk perkara pidana menemui kendala yuridiksi dikarenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur hal tersebut.

Di satu sisi, dari sisi internal kejaksaan, digitalisasi diperlukan untuk setiap regulasi, surat edaran, atau petunjuk teknis penanganan perkara pidana umum guna mempermudah penyebarluasan informasi produk-produk hukum dan kebijakan terbaru ke seluruh Indonesia.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Besok KPK Akan Garap Anies Baswedan Dan Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Rumah DP 0 Persen

Diterbitkan

Pada

Penulis

Besok KPK Akan Garap Anies Baswedan Dan Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Rumah DP 0 Persen
Baca Berita

Headline

Hasil Rampasan Kasus Korupsi, KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara

Diterbitkan

Pada

Penulis

Hasil Rampasan Kasus Korupsi, KPK Setor Rp984 Juta ke Kas Negara
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita

DPR

Komisi III DPR Gelar Fit and Proper Test 11 Calon Hakim Agung

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi III DPR Gelar Fit and Proper Test 11 Calon Hakim Agung
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita
Loading...