Connect with us

DPR

Isu Rp75 Miliar Makin Menguat Setelah Melihat Sorakan Anggota Komisi XI DPR Saat Nyoman Terpilih

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Mulai dari aktivis, mahasiswa, Pakar hukum tatanega, Pegiat Anti Korupsi,Pakar Hukum Pidana bahkan MA juga telah mengeluarkan Fatwa agar Komisi XI membatalkan pencalonan Nyoman Adhi Suryadnyana, namun Komisi XI DPR RI sebagai wakil rakyat tetap tidak mendengarkan suara rakyat.

Bahkan isu adanya permainan uang yang beredar di Komisi XI DPR RI agarmeloloskan Nyoman semakin santer.

Menurut Pantauan Realitarakyat.com, saat penghitungan suara Setiap Nama Nyoman yang disebut beberapa anggota Komisi XI DPR RI langsung bersorak seraya bertepuk tangan, Hal itu menjadi semakin tanda tanya apakah benar isu itu benar adanya?

Namun saat di minta tanggapan wakil ketua Komisi XI DPR RI Dolfie, dia tidak menggubris pertanyaan, sambil senyum mengatakan , maaf buru – buru.

“Maaf ya mas, sudah malam, ini mau buru- buru,” Ucapnya Kamis (9/9/2021).

Ditempat terpisah, Pakar Hukum tatanegara, Margarito Kamis mengatakan setelah Mahkamah Agung (MA) menerbitkan fatwa bahwa Calon Anggota BPK harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

” Apa dasarnya, Komisi XI menangkan Nyoman, Tidak ada ilmu hukum yang bisa dipakai bagi orang yang tidak memenuhi syarat bisa menjadi anggota BPK,” kata Margarito Kamis saat dihubungi, Kamis (9/9/2021).

Margarito Kamis menambahkan, dalam ilmu hukum, Nyoman tidak memiliki keadaan yang diperlukan dalam UU BPK.

Karena itu, Margarito menilai Pemilihan yang dilakukan Komisi XI DPR RI tidak sah untuk menjadi Anggota BPK.

“Kita tidak boleh mentoleransi kesalahan para pembentuk UU dengan menginjak UU yang mereka bikin sendiri. Jadi pilihan yang harus diambil adalah batalkan orang itu,” katanya.

Namun karena sudah dilakukan Pemilihan dan dimenangkan Nyoman, Margarito meyakini akan ada kecurigaan publik kepada para anggota Komis XI DPR RI tersebut.

 

 

 

Kordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman akan menggugat terpilihnya Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Sebelum itu, MAKI telah menggugat proses seleksi anggota BPK, tetapi belum ada keputusan dari PTUN.

“Terhadap hasil ini, apa pun sudah berproses dan saya tetap akan mengajukan gugatan ke PTUN. Jenjang kemarin yang ke DPD saya gugat PTUN, dan jenjang ini akan gugat ke PTUN, nanti kalau dipaksakan sampai ke Presiden juga akan saya gugat ke PTUN,” kata Boyamin di Jakarta, Kamis (9/9/2021).

Seperti diberitakan, Nyoman Adhi Suryadnyana terpilih sebagai anggota BPK. Hal ini sesuai hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon anggota BPK di Komisi XI DPR. Berdasarkan hasil pemilihan, Nyoman meraih 44 suara, sedangkan Dadang Wihana mendapat 12 suara.

Selain itu, menurut Boyamin, Nyoman maupun calon anggota BPK Harry Z Soeratin tidak memenuhi syarat (TMS) formal. Boyamin menuturkan audit dari BPK apabila Nyoman tetap dilantik, berpotensi dinyatakan tidak sah. “Karena pimpinan BPK-nya dianggap tidak memenuhi syarat. Ini konsekuensi hukumnya sampai sejauh itu,” kata Boyamin.

Boyamin menambahkan sebagai lembaga negara, BPK dikonstruksikan untuk mengawasi keuangan. “Bagaimana mungkin calon anggota yang tidak memenuhi syarat formal untuk menjadi salah satu pimpinan. Saya akan menggugat ke PTUN untuk membatalkan proses pengangkatan ini, karena masih banyak orang lain yang masih memenuhi syarat,” ucap Boyamin.

Sebelumnya, Nyoman dan Harry tidak diloloskan DPD saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Sebab, keduanya dianggap TMS sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 13 huruf j. Pasal itu mengatur tentang syarat minimal dua tahun telah meninggalkan jabatannya di badan pengelola keuangan.

Nyoman pernah menanggapi informasi tersebut dan merujuk fatwa Mahkamah Agung (MA). “Terkait persyaratan Pasal 13 huruf J, sebelum mendaftar, saya sudah memperhatikan mengenai persyaratan yang terkait dengan BPK. Di situ disebutkan bahwa telah meninggalkan jabatan dalam mengelola keuangan negara minimal dua tahun,” katanya saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, Rabu (8/9/2021).

“Di dalam keputusan MA nomor 118/MA/2009 tanggal 24 Juni 2009 disampaikan bahwa MA memberikan penilaian secara substantif lebih luas lagi bahwa yang dimaksud di situ secara ratio legis dan filosofis. Di mana ratio legis dan filosofis mengartikan bahwa setiap undang-undang ini dibuat tentu ada tujuannya,” tegas Nyoman.

Menurut Nyoman, tujuan putusan MA itu, yakni tidak ada conflict of interest. Dikatakan, apabila seseorang yang mendaftar dalam seleksi diterima menjadi anggota BPK, tidak ada potensi menggunakan kewenangannya untuk menilai hasil pekerjaannya pada masa lalu.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Komisi VI PKB Ini Sebut PNM Mekaar Berperan Strategis Berdayakan Masyarakat

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Toha (ist/net)
Baca Berita

DPR

Waka Komisi VII: “Over Supply” Produksi Semen Perlu Perhatian Pemerintah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno (ist/net)
Baca Berita

DPR

PKS Senayan: E-commerce Bakal Jadi Terdepan Ketimbang Pola Perdagangan Konvensional.

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina (ist/net)
Baca Berita
Loading...