Ikuti Jejak Gerindra dan PKS, Golkar, PAN, NasDem Juga Boikot Paripurna Interpelasi Anies Baswedan

  • Bagikan
Ikuti Jejak Gerindra dan PKS, Golkar, PAN, NasDem Juga Boikot Paripurna Interpelasi Anies Baswedan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Fraksi Golkar, PAN, dan NasDem DPRD DKI Jakarta menyatakan tidak akan menghadiri rapat paripurna interpelasi Formula E yang dijadwalkan besok, Selasa (28/9). Dua fraksi lainnya, PKS dan Gerindra sebelumnya juga telah menyatakan hal serupa.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan penjadwalan interpelasi Formula E itu tidak sesuai dengan prosedur lantaran tidak ada dalam undangan rapat badan musyawarah (bamus) yang digelar hari ini.

“Jadi agenda interpelasi yang tidak ada dalam surat undangan resmi bamus, itu adalah tindakan ilegal dan melawan hukum,” kata Baco saat dihubungi, Senin (27/9).

Lantaran penjadwalan itu dinilai ilegal, ia mengatakan pihaknya tidak akan menghadiri rapat paripurna interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Karena cara sudah ilegal, maka paripurnanya ilegal, kalau paripurna ilegal, ya buat apa kita hadir. Saya tidak akan biarkan salah satu anggota fraksi hadir, kalau ada yang hadir akan kita sanksi,” katanya.

Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto menyatakan sikap penolakan interpelasi belum berubah, sehingga tidak akan menghadiri rapat. Bambang juga mempersoalkan tidak adanya agenda penetapan jadwal interpelasi dalam undangan rapat bamus.

“Tiba-tiba muncul bahwa ada pembahasan interpelasi ya. Itu juga menyalahi tata tertib lah. Undangannya kan bukan untuk itu, tiba-tiba kok ada keputusan di dalam masalah interpelasi, ini menurut saya kurang betul lah,” kata Bambang.

Dihubungi terpisah, anggota Fraksi NasDem, Jupiter juga mengatakan pihaknya juga tidak akan menghadiri rapat paripurna interpelasi.

“Untuk interpelasi kami sementara ini tidak akan menghadiri karena terlalu cepat keputusan, kami tidak mau terlalu cepat mengambil keputusan untuk mengikuti hak interpelasi,” kata Jupiter.

Ia menyatakan, dalam pelaksanaan Formula E, pihaknya ingin melakukan pengawasan sebagaimana rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemprov DKI.

“Contoh BPK RI merekomendasikan tidak boleh menggunakan APBD, menggunakan uang rakyat, maka itu harus dilaksanakan. Kami Fraksi NasDem mengawasi sesuai dengan rekomendasi BPK,” katanya.

DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna terkait interpelasi Formula E pada Selasa (28/9) besok. Jadwal itu ditentukan setelah adanya rapat di bamus pada hari ini, Senin (27/9).

“Setelah rencana kerja, usulan-usulan semua di-bamus-kan sudah selesai, ada usulan dari 2 fraksi, karena di tatib dikatakan 15 orang sudah cukup untuk interpelasi, dijadwalkan lagi, disetujui,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/9).[prs]

  • Bagikan
Loading...