Hanya Bisa Impor Bahan Baku Baja, Krakatau Steel (KS) Cuma Jadi Penonton di Rumah Sendiri

  • Bagikan
Hanya Bisa Impor Bahan Baku Baja, Krakatau Steel (KS) Cuma Jadi Penonton di Rumah Sendiri
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Peningkatan impor bahan baku baja Indonesia pada Januari hingga Agustus 2021 sebesar 66 persen, menggambarkan PT Krakatau Steel (KS) menjadi penonton di rumah sendiri.

Pasalnya, hal tersebut sangat miris lantaran nampak ketidakmampuan Krakatau Steel menyediakan bahan baku baja dalam negeri.

Demikian dikatakan pengamat kebijakan publik dan juga aktivis 98, Fernando Emas saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (19/9/2021).

“Padahal investasi yang ditanam di BUMN ini sudah triliunan rupiah,” jelasnya.

Menurut Fernando, proyek mangkrak yang ada di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan anak perusahaan KS dan PT Meratus Jaya Iron and Steel yang sudah menyerap dana negara 2 triliunan lebih dari target 3,9 Triliun seharusnya bisa menutup defisit impor baja nasional.

Apalagi proyek tersebut bisa menghasilkan plate, bloom dan billet yang impornya hampir 3 juta ton dan nilainya mencapai miliaran dollar.

“Sehingga ini jadi bentuk kegagalan KS yang dipimpin Silmi Karim karena Negara terlalu mengandalkan BUMN ini, tetapi tidak dapat terwujud keuntungannya,” jelasnya

Selain itu, tambah Fernando, KS juga tidak mampu menghasilkan produk produk baja engineering steel yang digunakan untuk permesinan, pengeboran minyak dan kebutuhan khusus teknik ini yang harus diperbaiki.

“Padahal sudah trilunan uang negara dikeluarkan, tetapi kinerjanya minta dilindungi dan dikasihani,” imbuh Fernando.

Lebih lanjut, Fernando mengatakan, kenaikan impor baja tersebut sebenarnya menunjukkan industri baja nasional bergeliat pasca pandemi. Namun hal tersebut tidak bisa disebut positif karena dalam sisi ekspornya meningkat tajam dibanding periode tersebut hampir 1300 persen.

“Nah ini yang mestinya dianalisis, kenapa hal itu bisa terjadi,” kata Fernando.

Sementara itu, ketua RODA Institute, Ahmad Rijal Ilyas menilai tata niaga baja yang dilakukan pemerintah sebetulnya sudah cukup bagus, dengan mempertimbangkan supply dan demand dari HRC, CRC, BJLAS dan turunan baja yang lain dengan memperhatikan kebutuhan baja nasional.

“Tapi itu terjadi jika KS mampu mensuplai produk produk tersebut semuanya diyakini impor nasional akan berkurang baik dari sisi volume maupun jenis produk baja yang bermacam macam untuk kebutuhan industri,” jelasnya.

Apalagi, kata Rijal, kebijakan impor pemerintah yang berbasis supply and demand dipandang sebagai kebijakan yang tepat sasaran dan mengedepankan aspek transparansi.

Dimana impor diberikan hanya untuk bahan baku yang tidak disediakan oleh pihak KS maupun pihak lain di dalam negeri, baik itu secara kwalitas maupun kwantitas, dan proporsional terhadap kapasitas produksi industri yang membutuhkan bahan baku impor.

“Dalam hal ini tentunya KS harus bisa melakukan evaluasi. Apalagi kondisi ini diperlukan oleh para pengusaha yang berpendapat kebijakan pengendalian impor oleh pemerintah sudah tepat disituasi recovery economi akibat pandemi covid-19,” tukasnya.[prs]

  • Bagikan
Loading...