Doli Warning KPU dan Bawaslu untuk Susun Anggaran Seefisien Mungkin

  • Bagikan
Doli Warning KPU dan Bawaslu untuk Susun Anggaran Seefisien Mungkin
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp86 triliun.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan agar usulan anggaran Pemilu 2024 betul-betul efisien.

“Sejak awal kami sudah kasih warning sebetulnya, sebelum mereka mengajukan angka-angka itu, kami sudah kasih clue agar KPU, Bawaslu dalam menyusun anggaran dilakukan seefisien mungkin,” ujar Doli di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Doli menjelaskan usulan anggaran harus seefisien mungkin karena saat ini sedang pandemik COVID-19. “Kan KPU beserta Bawaslu kemarin sudah mengajukan, kalau KPU itu Rp86 triliun, kalau Bawaslu sekitar Rp26 triliun,” dia menambahkan.

Doli memperkirakan KPU sudah melakukan pertimbangan dalam mengajukan usulan anggaran Pemilu 2024. Pertimbangan itu diperkirakannya adalah pelaksanaan Pemilu 2024 dengan protokol kesehatan COVID-19, seperti Pilkada 2020.

Dia mencontohkan penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), memberikan alat pelindung diri seperti masker, hand sanitizer, dan lain-lain untuk petugas.

“Memang konsekuensi pemilu di masa pandemik itu memang berkonsekuensi ke masalah anggaran dan itu sudah 2020. Ada penambahan anggaran signifikan juga,” ucapnya.

Sebelumnya, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp86,2 triliun. Anggaran ini membengkak dibandingkan Pemilu 2019.

Komisioner KPU Pramono U Tanthowi menjelaskan honor petugas KPPS menjadi salah satu alasan kenapa anggaran penyelenggaran pemilu membengkak.

“Terkait anggaran Pemilu 2024, KPU sejauh ini sudah mengusulkan besaran anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun dan Pilkada 2024 sebesar Rp 26 triliun. Salah satu yang membengkak yang cukup besar itu yang kita usulkan adalah honor KPPS,” ujar Pramono dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (11/9/2021).

Pramono menilai honor petugas KPPS pada 2019 sangat kecil. Dia pun membandingkan honor KPPS di Indonesia dengan honor petugas TPS di luar negeri, seperti Amerika Serikat.

“Ini sebagai contoh saja, honor KPPS. Honor KPPS pada Pemilu 2019, itu ketuanya Rp 550 ribu, anggotanya Rp 500 ribu. Tanya Bawaslu, pasti jauh lebih besar honornya pengawas TPS,” tuturnya.[prs]

  • Bagikan
Loading...