Connect with us

Politik

DKPP Sanksi 2 Anggota Penyelenggara Pemilu Pemberhentian Tetap

Diterbitkan

Pada

Teguh Prasetyo DKPP/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap dua penyelenggara pemilu.

Ketua Majelis Teguh Prasetyo mengatakan bahwa DKPP menggelar sidang putusan kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap sembilan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) pada tanggal 8 September 2021.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap anggota KPU Kabupaten Banjar Abdul Karim Omar dan anggota KPU Kabupaten Maros Mujaddid.

Abdul Karim Omar merupakan teradu dalam Perkara Nomor 140-PKE-DKPP/V/2021. Perkara tersebut telah diperiksa dalam sidang yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Abdul Karim Omar selaku anggota KPU Kabupaten Banjar terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Teguh Prasetyo dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Sementara itu, Mujaddid berstatus sebagai Teradu I dalam Perkara Nomor 159-PKE-DKPP/VII/2021 yang telah diperiksa oleh DKPP pada tanggal 12 Agustus 2021.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu I Mujaddid selaku anggota KPU Kabupaten Maros terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Teguh Prasetyo.

DKPP menggelar sidang terhadap sembilan perkara dengan 18 penyelenggara pemilu sebagai teradu.

Selanjutnya, DKPP dalam pembacaan sidang putusan itu menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap dua penyelenggara pemilu.

Berikutnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan terhadap delapan penyelenggara pemilu dan seorang mendapatkan peringatan keras.

DKPP juga memulihkan nama baik atau merehabilitasi bagi tujuh penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Doli Warning KPU dan Bawaslu untuk Susun Anggaran Seefisien Mungkin

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia/Net
Baca Berita

Politik

PWNU DKI Sepakat Usalan Muktamar NU Digelar Akhir 2021

Diterbitkan

Pada

Penulis

Rapat gabungan PWNU DKI/Net
Baca Berita

Politik

Kehadiran Puan Bersama Jokowi di Banten Dinilai Bentuk Pengawasan Langsung DPR Terhadap Kinerja Pemerintah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Puan Maharani dan Jokowi di Banten/Net
Baca Berita
Loading...