Dinilai Berkinerja Buruk, “Sahabat DPR” Minta Formappi Objektif Nilai Parlemen

Realitarakyat.com – Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, kinerja parlemen atau legislatif saat ini dinilai buruk ketimbang sebelumnya.

Lucius membandingkan dua tahun pertama kerja DPR RI periode 2014-2019 yang menghasilkan 16 undang-undang. Sementara anggota dewan periode saat ini baru empat undang-undang.

Menanggapi hal itu, inisiator sekaligus deklarator Sahabat DPR Indonesia (SDI) Bintang Wahyu Saputra, meminta Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) agar lebih objektif menilai kinerja lembaga legislatif.

“Kita hormati evaluasi Formappi terhadap DPR RI periode 2019-2024. Tapi, menyebut DPR sekarang sebagai DPR dengan kinerja terburuk jika dibandingkan DPR era reformasi jelas sangat berlebihan,” ujar Bintang, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/9/2021).

Bintang mengatakan Formappi seharusnya bisa melihat kondisi objektif yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dan dunia akibat dilanda pandemi COVID-19 selama setahun lebih. Imbasnya, DPR belum bisa optimal menjalankan tugas-tugas di antaranya membuat dan mengesahkan undang undang.

“Formappi lupa atau pura-pura lupa jika kita semua termasuk DPR RI sedang berusaha keluar dari pandemi COVID-19?. DPR wajib membantu rakyat mengatasi COVID-19 sehingga membentuk Satgas Lawan COVID-19,” ujar dia.

Selain itu, di awal-awal pandemi COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimana salah satunya mengatur work from home atau bekerja dari rumah termasuk anggota DPR,” kata Bintang.

Selain secara kelembagaan, anggota DPR juga banyak turun langsung membantu rakyat di daerah pemilihan masing-masing mengatasi pandemi COVID-19.

Ia menilai Formappi tidak boleh mengesampingkan kerja-kerja personal anggota DPR RI karena substansinya sedang menjalankan tugas kedewanan yang tidak hanya membuat dan mengesahkan undang undang saja.

“Selama pandemi COVID-19 banyak anggota DPR RI turun langsung membantu rakyat, kenapa ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator mengukur kinerja DPR RI sekarang,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia juga heran dengan sikap Formappi mempersoalkan pengadaan multivitamin untuk DPR RI yang diusulkan oleh Sekretariat DPR RI dan menyebut hal tersebut hanya sekadar proyek. Pernyataan Formappi dinilainya sama sekali tidak berdasar. (ndi)