Realitarakyat.com – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengusulkan kenaikan pagu anggaran untuk Lembaga Ketahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Nasiona Tahun Anggaran 2022.
“Saya mau anggaran dua lembaga ini dinaikkan. Bagaimana bisa menyelesaikan kerja-kerja ketahanan di RI dengan sejumlah permasalahannya dengan anggaran yang tidak mumpuni,” kata Jazuli dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas bersama Komisi I DPR di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (2/9).
RDP itu membahas agenda laporan keuangan Lemhannas dan Wantannas APBN Tahun Anggaran 2020, Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan program prioritas nasional Tahun 2022.
Politisi PKS itu bahkan mengusulkan Komisi I DPR untuk mengundang perwakilan Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk duduk bersama dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas.
“Kita tanyakan mereka, apakah serius untuk mengurusi ketahanan di negara ini. Apakah sadar jika ekonomi di negara ini tidak akan tumbuh kalau tidak aman, kalau ketahanan rapuh,” kata Jazuli menegaskan.
Jazuli berharap pertemuan itu nantinya bisa meningkatkan pagu anggaran dua lembaga strategis itu, sehingga kerja-kerja strategis dapat dilaksanakan dengan maksimal.
Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan pagu awal anggaran Lemhannas tahun 2020 sebesar Rp204,4 miliar.
Namun, setelah dilakukan refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19, anggaran tersisa sebesar Rp189,4 miliar. Adapun realisasi tahun 2020 sebesar Rp176,26 miliar atau 93,05 persen.
Agus menjelaskan untuk pagu anggaran Lemhannas tahun 2022 sebesar Rp181,55 miliar. Anggaran itu diperuntukkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp131,3 miliar dan program pembinaan ketahanan nasional sebesar Rp50,23 miliar.
Sementara itu, Sekjen Wantanas Laksdya TNI Harjo Susmoro menjelaskan pagu awal anggaran Watannas tahun 2020 sebesar Rp49 miliar. Adapun realisasi tahun 2020 sebesar Rp45 miliar atau 93,54 persen.
Harjo menjelaskan untuk pagu anggaran Watannas tahun 2022 sebesar Rp50 miliar. Anggaran itu diperuntukkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp41,2 miliar dan program kebijakan dan strategi ketahanan nasional sebesar Rp8,8 miliar.
