Aneh! Rekam Jejak Jaksa Agung Jadi Lulusan Magister UI Tak Ada Dalam Data Kampus

  • Bagikan
Aneh! Rekam Jejak Jaksa Agung Jadi Lulusan Magister UI Tak Ada Dalam Data Kampus
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Setelah pemberian gelar profesor ilmu hukum pidana kepada Jaksa Agung ST. Burhanuddin, kontroversi tentang latar belakang pendidikannya justru mencuat ke publik.

Dalam buku pidato pengukuhannya sebagai profesor, Burhanuddin mengaku lulusan sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Jawa Tengah tahun 1983.

Sementara itu, berdasarkan publikasi di situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin mengaku lulusan sarjana hukum Universitas Diponegoro (Undip) tahun 1983. Kemudian, pasca-sarjananya, Burhanuddin mengaku lulusan magister manajemen dari Universitas Indonesia (UI) pada 2001.

Sementara di buku pidato pengukuhannya sebagai profesor, Burhanuddin mengaku lulusan pasca-sarjana dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora DKI Jakarta tahun 2001. Pengakuan Burhanuddin sebagai lulusan magister manajemen dari UI itu rupanya tidak mendapat pembenaran dari kampus tersebut.

Hubungan masyarakat (Humas) UI bernama Mariana mencoba menelusuri data atas nama ST. Burhanuddin sebagai lulusan magister manajemen UI tahun 2001. Hasilnya, tidak ditemukan nama tersebut dalam database mereka. Yang muncul adalah Muhammad Ikhsan Burhanuddin lulusan magister manajemen angkatan 2018.

“Berikut datanya, dengan kata kunci Burhanuddin dan lulusan program studi magister manajemen. Hanya ada data atas nama Ikhsan Burhanuddin yang telah lulus pada tahun 2018,” kata Mariana kepada wartawan, Rabu (22/9).

Sedangkan, pihak Undip ketika dikonfirmasi mengenai data ST. Burhanuddin menyarankan untuk mengakses data pusat. “Soalnya data itu biasanya di pusat. Saya hanya di fakultas,” kata Humas Undip Nuswantoro.

Ketidaksinkronan latar belakang pendidikan sarjana Jaksa Agung Burhanuddin itu mendapat tanggapan dari pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir. Ia meminta agar latar belakang pendidikan Burhanuddin itu ditelusuri kebenarannya.

“Harus itu ditulusuri dengan benar. Biasanya kan ada bukti-bukti, saya rasa bisa dilacak. Ini S1 di mana terus gelar berikutnya di mana, kan jadi bingung (kalau berbeda-beda),” kata Mudzakir ketika dihubungi.

Bila perlu, kata Mudzakir, data riwayat pendidikan Burhanuddin itu diperiksa di bagian kepegawaian Kejaksaan RI untuk memastikan apakah perbedaan-perbedaan itu hanya salah ketik sehingga menjadi tidak sinkron satu dengan lainnya. Jika data di kepegawaian tidak ada, maka perlu ada teguran kepada lembaga tersebut.

“Mestinya jenjang pendidikan Jaksa Agung (Burhanuddin) sinkron (dengan) apa yang ditulis. Kalau tidak jelas seperti ini, bahaya, karena memberikan pengakuan gelar palsu. Ini menurut saya harus clear, kalau palsu gelar doktornya itu hapus semua gelar-gelar lainnya, karena starting poin, itu salah karena nggak sinkron,” tutur Mudzakir.

“Dari kepegawaian harus dicek ulang. Itu pasti harus ada, dokumen hukum yang menjadikan dasar lulus S1, harusnya ada.”

Setelah ditelusuri dan tidak ditemukan kejelasan latar belakang pendidikan Burhanuddin, kata Mudzakir, maka segela gelar yang tadinya melekat akan rontok secara otomatis. Untuk memastikan apakah ada penggunaan gelar palsu, maka perlu diperiksa secara seksama baik di kampus maupun data di bidang kepegawaian Kejaksaan RI.

“Kalau sarjana palsu, itu semua harus rontok gelar lainnya ya, untuk menjadi profesor jadi doktor kan ada jenjang akademik, kalau nggak ada ini harus diperiksa lagi. Kalau (dibawa) ranah pidana ini bisa dari KUHP, atau menggunakan gelar palsu dari dinas pendidikan, tapi rata-rata pakai KUHP,” kata Mudzakir.[prs]

  • Bagikan
Loading...