Connect with us

Headline

Walau Belum Vaksin, Sudah 170 Sekolah di Bogor Ujicoba PTM

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengungkapkan, banyak sekolah yang mulai menggelar uji coba tatap muka kendati belum memenuhi syarat.

“Seperti di Kabupaten Bogor, ada sekitar 170 dari 230 sekolah yang melakukan uji coba, padahal rata-rata guru belum mendapat vaksinasi Covid-19,” ungkap Satriwan dalam konferensi pers bersama Lapor Covid-19, seperti dikutip RRI.co.id, Minggu (1/8/2021).

Padahal, menurutnya, pemerintah mewajibkan guru-guru harus sudah divaksin jika sekolah hendak melakukan uji coba sekolah tatap muka.

Selain itu, Satriwan mengatakan banyak sekolah yang belum memenuhi 11 daftar periksa untuk uji coba, tetapi tetap melakukan pembukaan pembelajaran tatap muka.

“Dan lagi-lagi tidak ada sanksi, sehingga tidak heran cukup banyak klaster sekolah,” tandasnya.

Seperti diketahui, Lapor Covid-19 merilis temuan sejumlah pelanggaran dalam sekolah tatap muka.

Dimana selama bulan Juli 2021, Lapor Covid-19 menerima 29 laporan pelanggaran sekolah tatap muka di daerah-daerah yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat atau level 4 dan level 3.

Beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi seperti guru dan siswa tidak memakai masker, tidak ada jaga jarak, dan pembelajaran di ruang tertutup dengan sirkulasi udara yang buruk.

Sebanyak 17 persen di antaranya melaporkan terjadinya klaster Covid-19 di sekolah.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sudah menyoroti mengenai banyaknya sekolah yang nekat menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) meskipun berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3.

Koordinator P2G Satriwan Salim menilai, ada pembiaran dari pemerintah pusat dan daerah atas pelanggaran terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang pedoman penyelenggaraan sekolah tatap muka.

“Pelanggaran terhadap SKB Empat Menteri sudah lama terjadi dan terjadi pembiaran juga dari Pemda, dari Satgas, tidak ada sanksi. Artinya, SKB itu dicuekin, lah, di daerah sendiri,” kata Satriwan dalam konferensi pers bersama Lapor Covid-19,, Minggu (1/8/2021).

Satriwan mengungkap, selama periode Januari hingga awal April, P2G juga menerima banyak laporan terkait pelanggaran pembukaan sekolah dari jaringan mereka di 16 provinsi.

“Misalnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, NTB, dan Papua,” jelas Satriwan.

Tak hanya itu, lanjut Satriwan, P2G juga masih menerima laporan banyaknya pelanggaran yang terjadi hingga 23 Juni lalu.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Kata Erick, Ada Indikasi Korupsi di Krakatau Steel

Diterbitkan

Pada

Penulis

Krakatau Steel/Net
Baca Berita

Headline

Airlangga Klaim Sebaran COVID-19 di Indonesia Alami Perbaikan Signifikan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ist/net)
Baca Berita

Headline

Menag RI Gus Yaqut : Dalam Waktu Dekat Insentif Guru Madrasah Non PNS Akan Segera Cair

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita
Loading...