Connect with us

Hukum

Terkait Pembahasan Anggaran Tanah Munjul, KPK Periksa Wakil Ketua DPRD DKI

Diterbitkan

Pada

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pelaksana Tugast (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri menjelaskan bahwa lembaganya telah memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik sebagai saksi, untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC).

Pemeriksaan M Taufik, perihal pengusulan dan pembahasan anggaran pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.

“Tim penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur,” ujar Ali Fikri, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (11/8/2021).

Selain itu, kata Ali, saksi Taufik juga dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah di Munjul tersebut, dan perkenalan saksi dengan tersangka Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI).

KPK pada Selasa (10/8), juga memeriksa seorang saksi lainnya untuk tersangka Yoory dan kawan-kawan, yaitu Pelaksana Harian (Plh) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) periode 2019 Riyadi.

“Didalami mengenai pengetahuan saksi terkait bagaimana proses regulasi terkait program DP nol rupiah,” ujar Ali.

Selain Yoory dan Rudy, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP).

Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul, KPK menjelaskan bahwa Sarana Jaya diduga dilakukan secara melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal, dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Selanjutnya, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta adanya dokumen yang disusun secara “backdate” dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

Dalam perkembangan kasus tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan lembaganya bakal mendalami berapa anggaran yang sebenarnya diterima Sarana Jaya terkait pengadaan tanah di Munjul tersebut.

“Jadi tentu itu akan didalami, termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya yang diterima oleh BUMD Sarana Jaya karena cukup besar, misalnya angkanya sesuai dengan APBD itu ada Surat Keputusan Nomor 405 itu besarannya kurang lebih Rp1,8 triliun. Terus ada Surat Keputusan 1684 itu dari APBD Perubahan sebesar Rp800 miliar, ini semuanya kami dalami,” kata Firli saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8/2021). (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Kata Polisi, Pelaku Bakar Mimbar Masjid Karena Sakit Hati

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Hukum

Komnas HAM: Ada Masalah Serius dalam Kontak Senjata TNI-Polri dengan OPM di Kiwirok

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Hukum

Mahfud Minta Polisi Tak Tetapkan Pelaku Pembakar Mimbar Masjid di Makassar Sebagai Orang Gila

Diterbitkan

Pada

Penulis

Menko Polhukam Mahfud Md/Net
Baca Berita
Loading...