Connect with us

DPR

Tangani Kasus Akidi Tio, Polri Diminta Transparan dan Profesional

Diterbitkan

Pada

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Polri bertindak transparan, terukur, profesional, dan akuntabel dalam menangani kasus dugaan sumbangan fiktif senilai Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio yang menjadi polemik di tengah masyarakat.

Didik Mukrianto juga meminta polisi harus segera mengusut tuntas jika ada dugaan tindak pidana oleh keluarga Akidi Tio yang menjanjikan bantuan tersebut.

“Karena bagaimanapun juga muncul dugaan adanya upaya untuk melibatkan kepolisian meskipun secara tidak langsung terhadap sebuah kepentingan tertentu oleh pemberi komitmen,” kata Didik, seperti dilansir Antara, Rabu (4/8/2021).

Ia menilai kasus tersebut menyangkut persoalan integritas dan kredibilitas institusional Polri dan juga terkait dengan governance dan akuntabilitas seorang aparat dan pejabat.

Oleh karena itu, menurut dia, kasus tersebut harus ditangani secara tepat dan proporsional serta jangan sampai institusi kepolisian ditarik-tarik secara tidak langsung dalam kepentingan tertentu, apalagi kepentingan praktis dan merugikan orang lain.

“Saya sangat prihatin dan cukup kaget mendengar adanya dugaan tindak kebohongan atau tidak dapat direalisasikannya bantuan COVID-19 yang nilainya hingga Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio yang seremonialnya konon diterima Kapolda Sumatera Selatan dan disaksikan Gubernur Sumsel,” ujarnya.

Didik menilai kasus tersebut cukup memprihatinkan dan disayangkan karena informasi bantuan tersebut tidak dilakukan pendalaman serta penelaahan.

Politikus Partai Demokrat tersebut juga menyesalkan karena informasi bantuan tersebut tidak dipastikan dahulu akurasi dan kebenarannya sebelum diterima secara resmi serta diumumkan kepada kalayak ramai.

“Seolah-olah disikapi terlalu terburu-buru, terlalu emosional, dan tidak hati-hati, padahal secara logika sumbangan Rp2 triliun tersebut adalah jumlah yang sangat besar. Tidak heran jika masyarakat meragukan governance dan akuntabilitas penyikapan penerimaan komitmen bantuan tersebut,” katanya.

Atas kejadian tersebut, dia menyarankan agar para pejabat harus mengambil pembelajaran besar untuk lebih hati-hati dalam menyikapi hal-hal serupa.

Menurut dia, jangan sampai masyarakat menilai karena kurang kehati-hatian dan kurang tepat dalam menganalisis serta kurang akurasinya dalam mendalami sebuah informasi, akhirnya mudah diperdaya. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Dukung Indonesia Jadi Pusat Produksi Vaksin Global, PKS Senayan Minta Pemerintah Lobi WHO

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (ist/net)
Baca Berita

DPR

Komisi VI DPR Minta Kemenkop Perbanyak Program Vaksinasi bagi UMKM di Daerah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam (ist/net)
Baca Berita

DPR

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Faskes

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (ist/net)
Baca Berita
Loading...