Connect with us

DPR

Sukamta Minta Pemerintah Fokus ke 4 Perlindungan Selama PPKM

Diterbitkan

Pada

Sukamta PKS/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Presiden Jokowi pada Senin (9/8) kembali mengumumkan perpanjangan PPKM Level 2, 3 dan 4 sampai 16 Agustus 2021. Hingga saat ini masih banyak permasalahan di lapangan yang belum teratasi dengan pemberlakuan PPKM, seperti masih adanya kelangkaan oksigen hingga keterlambatan penyaluran bansos.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta, saat ini situasi terasa lebih rumit. Di satu sisi masih tinggi tingkat penularan dan juga kematian akibat Covid, di sisi lain rakyat bawah menjerit karena semakin beratnya kondisi ekonomi.

“Mengapa situasi yang pelik ini terjadi, menurut saya karena penanganan Covid dengan kebijakan PPKM ini tidak berangkat dari formula UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah membuat kebijakan dengan berganti-ganti istilah yang malah membingungkan banyak pihak,” ujar Sukamta, Selasa (10/8/2021).

Menurut Sukamta, jika berharap Pemerintah menggunakan formula UU Kekarantinaan Kesehatan dengan melalukan karantina wilayah atau PSBB nampaknya sulit terwujud. Maka dalam hal ini Sukamta meminta pemerintah untuk fokus pada empat (4) perlindungan selama dilakukan PPKM.

Pertama, yang paling penting adalah melindungi nyawa dan kesehatan, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan. Saat ini angka kematian harian masih di atas 1.000, tertinggi di dunia. Pemerintah harus fokus menekan angka kematian dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai hingga ke daerah-daerah.

Kedua, lanjut anggota Komisi I DPR RI itu, pemerintah harus melindungi masyarakat miskin dan rentan secara ekonomi dengan memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi. Kebijakan pembatasan harus diiringi dengan pemberian bantuan sosial yang tepat dan merata termasuk untuk para pekerja lepas, harian, pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatan.

Ketiga, perlindungan wilayah Indonesia dengan melalukan pengetatan pintu masuk. Jangan terulang keteledoran menjaga akses pintu masuk Indonesia, sehingga varian delta bisa masuk dan membuat lonjakan kasus covid yang sangat tinggi.

Keempat yang juga tidak kalah penting, di masa pandemi ini pemerintah juga harus melindungi data pribadi masyarakat. Selama pandemi terjadi beberapa kali kasus kebocoran data, juga ada penggunaan NIK oleh WNA untuk keperluan vaksin.

“Semua ini harus diusut secara tuntas dan ini juga mengingatkan betapa mendesaknya keberadaan UU Perlindungan data,” tandas Sukamta.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Komisi VIII Minta Pemerintah Cepat Respon Masalah Barcode Vaksin Covid Kemenkes yang Tak Terbaca di Saudi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto/Net
Baca Berita

DPR

Banyak Masalah, Komisi X Minta Nadiem Tunda Pengumuman Seleksi PPPK Guru 2021

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda/Net
Baca Berita

DPR

Intan Fauzi: Saatnya Pemerintah Bantu Para Pelaku Usaha Ultra Mikro

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Komisi VI DPR Intan Fauzi/Net
Baca Berita
Loading...